Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Mohamad Lakotani menginginkan seluruh layanan pemerintah kepada masyarakat di provinsi ini dipermudah.
"Kalau semua hal ini bisa bikin lebih sederhana, lebih mudah, murah dan cepat kenapa harus dipersulit. Para sekda harus bisa mendorong perubahan itu pada setiap layanan pemerintahan," kata dia pada Rapat Koordinasi Forum Sekretaris Daerah (Sekda) Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Provinsi Papua Barat di Manokwari, Kamis.
Ia menyebutkan, saat ini seluruh negara sedang berada dalam masa revolusi industri yang besar-besaran. Teknologi digital berkembang pesat bahkan bisa dinikmati daerah pelosok.
"Zaman menuntut kita untuk bertindak cepat, sebab kalau tidak kita akan tertinggal. Begitu pula dalam pelayanan pemerintahan, sekda sebagai pimpinan birokrasi harus bisa mendorong ke arah itu," tambahnya.
Wagub mengaku kagum dengan layanan publik yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Beberapa waktu lalu, ia mengajak para kepala Bappeda kabupaten/kota berkunjung ke daerah tersebut.
"Kebetulan waktu itu Bupati Banyuwangi sedang meresmikan mall pelayanan publik. Seluruh layanan publik yang dilaksanakan Pemkab Banyuwangi ada disitu, masyarakat pun sangat mudah dan cepat dalam memperoleh layanan," jelas dia.
Pemkab Banyuwangi, sudah menerapkan teknologi digital secara baik. Ia berharap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua Barat segera bangkit dengan memanfaatkan perkembangan saat ini.
Di Banyuwangi, masyarakat cukup mudah dalam mengurus identitas kependudukan, dari akte kelahiran, KTP hingga kartu keluarga.
"Di sana sudah ada jaminan, ibu-ibu yang melahirkan setelah seluruh proses persalinan selesai dia bisa bawa pulang anak sekaligus akte kelahiran. Tidak perlu menunggu lama, beda dengan di sini," terangnya.
Menurut dia, sekda merupakan penentu baik dan buruknya layanan pemerintah daerah. Ia mengimbau para sekda memiliki komitmen membangun daerah melalui perbaikan layanan pemerintahan yang efektif dan efisien.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
"Kalau semua hal ini bisa bikin lebih sederhana, lebih mudah, murah dan cepat kenapa harus dipersulit. Para sekda harus bisa mendorong perubahan itu pada setiap layanan pemerintahan," kata dia pada Rapat Koordinasi Forum Sekretaris Daerah (Sekda) Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Provinsi Papua Barat di Manokwari, Kamis.
Ia menyebutkan, saat ini seluruh negara sedang berada dalam masa revolusi industri yang besar-besaran. Teknologi digital berkembang pesat bahkan bisa dinikmati daerah pelosok.
"Zaman menuntut kita untuk bertindak cepat, sebab kalau tidak kita akan tertinggal. Begitu pula dalam pelayanan pemerintahan, sekda sebagai pimpinan birokrasi harus bisa mendorong ke arah itu," tambahnya.
Wagub mengaku kagum dengan layanan publik yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Beberapa waktu lalu, ia mengajak para kepala Bappeda kabupaten/kota berkunjung ke daerah tersebut.
"Kebetulan waktu itu Bupati Banyuwangi sedang meresmikan mall pelayanan publik. Seluruh layanan publik yang dilaksanakan Pemkab Banyuwangi ada disitu, masyarakat pun sangat mudah dan cepat dalam memperoleh layanan," jelas dia.
Pemkab Banyuwangi, sudah menerapkan teknologi digital secara baik. Ia berharap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Papua Barat segera bangkit dengan memanfaatkan perkembangan saat ini.
Di Banyuwangi, masyarakat cukup mudah dalam mengurus identitas kependudukan, dari akte kelahiran, KTP hingga kartu keluarga.
"Di sana sudah ada jaminan, ibu-ibu yang melahirkan setelah seluruh proses persalinan selesai dia bisa bawa pulang anak sekaligus akte kelahiran. Tidak perlu menunggu lama, beda dengan di sini," terangnya.
Menurut dia, sekda merupakan penentu baik dan buruknya layanan pemerintah daerah. Ia mengimbau para sekda memiliki komitmen membangun daerah melalui perbaikan layanan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019