Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Manokwari memberikan penghargaan pada badan usaha di Papua Barat yang memiliki kontribusi terbaik dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala BPJS Kesehatan Manokwari Dwi Sulistyono Yudo di Manokwari, Jumat, mengatakan BPJS menilai terkait keaktifan interaksi dengan BPJS, keaktifan dalam mendaftarkan pekerjanya dan bagaimana mengoptimalkan sistem yang disediakan.

"Pada hari ini selain mendapat penghargaan dari BPJS Manokwari, ada juga badan usaha di Papua Barat yang mendapat penghargaan dari Kanwil BPJS Kesehatan Papua," ujar Dwi saat memberi sambutan pada pemberian BPJS Award 2024 Kedeputian Wilayah XII.

Ada empat kategori badan usaha terbaik yang mendapat penghargaan BPJS Award 2024 yaitu badan usaha skala mikro, badan usaha skala kecil, badan usaha skala sedang, dan badan usaha skala besar.

Pemberian BPJS Award merupakan salah satu bentuk apresiasi dan sebagai penyemangat untuk peningkatan komitmen badan usaha di Papua Barat. 

Menurutnya, badan usaha yang telah mendaftarkan pekerjanya pada program JKN telah berkontribusi pada universal health coverage (UHC) atau cakupan semesta JKN di Provinsi Papua Barat. 

"Provinsi Papua Barat sekaligus tujuh kabupaten di bawahnya sudah berstatus UHC. Hal itu berarti jumlah peserta JKN mencapai 95 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan salah satu parameter atau komponen UHC adalah badan usaha. Tanpa komitmen dan kontribusi badan usaha kita tidak mungkin capai UHC di Papua Barat," ujarnya.

Ia menjelaskan, dengan program JKN maka kesehatan masyarakat dapat terlindungi dengan iuran yang tetap dan terjangkau namun memiliki manfaat yang sangat luas dan besar. 

Pada awal berdirinya BPJS Kesehatan tahun 2014, dari sisi pemanfaatan se Indonesia, sebanyak 252 ribu orang per hari menggunakan pelayanan kesehatan melalui program JKN. 

Jumlah itu terus meningkat, bahkan pada tahun 2023, 1,6 juta orang per hari berobat menggunakan JKN. Sedangkan total biaya pelayanan kesehatan yang digelontorkan dari program JKN tahun 2023 mencapai Rp34,7 triliun.

BPJS Kesehatan terus lakukan inovasi dalam cakupan perluasan, bekerjasama dengan pemerintah daerah seperti untuk pengawasan.

BPJS Kesehatan saat ini juga sudah menerapkan sistem terbuka sehingga masyarakat lebih mudah untuk memberi saran, masukan maupun laporan terkait keluhan pelayanan. 
 

Pewarta: Ali Nur Ichsan

Editor : Evarianus Supar


COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024