Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyerap aspirasi dari masalah pendidikan hingga keagamaan saat berdialog dengan tokoh masyarakat Papua Selatan.
Wapres menyampaikan setiap permasalahan yang ada di tengah masyarakat menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pemerintah, mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat.
"Saya harapkan program-program yang menjadi masalah yang belum teratasi itu nanti kalau itu menjadi bagian dari pemerintah pusat, itu akan jadi bagian dari pemerintah pusat. Prioritas mana yang perlu dikerjakan, ini yang perlu dikoordinasikan," kata Wapres dalam acara "Tatap Muka dan Dialog Pemerintah dan Masyarakat Provinsi Papua Selatan" di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa.
Wapres menjelaskan bahwa pembangunan di Papua sudah disusun dalam rencana pembangunan dan akan didirikan untuk masing-masing kabupaten sehingga akses pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat.
"Oleh karena itu, anggaran yang diberikan oleh pemerintah otonomi khusus (otsus), kalau dulu itu kan tersentralisasi di provinsi, sekarang itu langsung ditransfer ke kabupaten-kabupaten. Oleh karena itu, saya harapkan bahwa program antara kabupaten dan provinsi sudah terkoordinasi dengan baik,” ucap Wapres.
Saat membahas perihal pendidikan, Wapres mengatakan masyarakat Papua tidak hanya dapat mengenyam pendidikan di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.
"Pembiayaan pendidikan ke luar negeri difasilitasi oleh kabupaten. Selanjutnya, di luar negeri, menjadi beban masing-masing kabupaten. Ilmu yang tidak ada di sini, kita ambil ke sana (luar negeri)," ujar Wapres.
Sedangkan terkait keagamaan, Wapres menekankan agar minim-nya tenaga pendidik agama dapat teratasi, salah satunya dengan mendirikan pendidikan tinggi agama.
“Jadi masalah-masalah guru agama itu nanti supaya dibicarakan, pendidikan guru agama di sini seperti apa (agar) guru agama dididik langsung oleh guru agama," ungkap Wapres.
Usai memaparkan berbagai solusi yang perlu diupayakan, Wapres meminta agar Pj. Gubernur Papua Selatan menyatukan persoalan-persoalan di tiap-tiap daerah dan menyusunnya berdasarkan prioritas.
"Kita ingin agar anggaran yang sudah diberikan dialokasikan menjadi sesuatu. Jangan seperti selama ini, anggarannya besar, tetapi tidak ada wujudnya. Kita ingin, saat kita masuk Papua, wujudnya ada untuk kesejahteraan masyarakat Papua," ujar Wapres.
Sebelumnya, tokoh agama Papua Selatan menyampaikan persoalan terkait minim-nya jumlah tenaga pendidik agama dan izin pendirian rumah ibadah.
Sedangkan tokoh adat, dalam pertemuan tersebut menyampaikan perihal infrastruktur, konektivitas akses, pendidikan, dan kesehatan yang perlu dibenahi dan mendapat solusi yang efektif.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wapres serap aspirasi dari tokoh masyarakat Papua Selatan
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024