Bupati Manokwari Hermus Indou menyatakan masih melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Manokwari, Provinsi Papua Barat sebelum menyerahkan daftar penggunaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
"Sebelum bagikan DPA tentu kita masih lakukan dulu evaluasi secara terbatas terhadap OPD-OPD," kata Hermus di Manokwari, Selasa.
Ia mengatakan, evaluasi akan dilakukan terutama pada OPD yang belum menunjukkan kinerja yang efektif dan produktif dalam memberikan pelayanan pada masyarakat di Manokwari.
"Evaluasi bisa berupa rolling atau pergantian jabatan, promosi jabatan hingga demosi atau penurunan jabatan," katanya.
Ia mengatakan, sebagai pimpinan daerah, dirinya ingin menciptakan pemerintahan yang kuat baik secara politik, anggaran maupun birokrasi pemerintahan.
Menurutnya, agar birokrasi pemerintahan kuat, seluruh unsur pemerintahan dari Sekda, pimpinan OPD hingga staf secara berjenjang harus memiliki kualitas dan bekerja profesional
"Jika dalam birokrasi ada masalah, maka akan mempengaruhi kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat," katanya.
Ia menambahkan, sistem birokrasi pada Pemkab Manokwari harus dipastikan berkualitas mulai dari aspek perencanaan hingga pelaksanaan program. Dengan begitu harus dilakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi.
"Fakta membuktikan pemerintah kita belum kuat. Kita masih mengalami banyak masalah, terutama kualitas SDM di pemerintahan dan banyak pejabat yang kurang profesional, sehingga harus dilakukan evaluasi,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
"Sebelum bagikan DPA tentu kita masih lakukan dulu evaluasi secara terbatas terhadap OPD-OPD," kata Hermus di Manokwari, Selasa.
Ia mengatakan, evaluasi akan dilakukan terutama pada OPD yang belum menunjukkan kinerja yang efektif dan produktif dalam memberikan pelayanan pada masyarakat di Manokwari.
"Evaluasi bisa berupa rolling atau pergantian jabatan, promosi jabatan hingga demosi atau penurunan jabatan," katanya.
Ia mengatakan, sebagai pimpinan daerah, dirinya ingin menciptakan pemerintahan yang kuat baik secara politik, anggaran maupun birokrasi pemerintahan.
Menurutnya, agar birokrasi pemerintahan kuat, seluruh unsur pemerintahan dari Sekda, pimpinan OPD hingga staf secara berjenjang harus memiliki kualitas dan bekerja profesional
"Jika dalam birokrasi ada masalah, maka akan mempengaruhi kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat," katanya.
Ia menambahkan, sistem birokrasi pada Pemkab Manokwari harus dipastikan berkualitas mulai dari aspek perencanaan hingga pelaksanaan program. Dengan begitu harus dilakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi.
"Fakta membuktikan pemerintah kita belum kuat. Kita masih mengalami banyak masalah, terutama kualitas SDM di pemerintahan dan banyak pejabat yang kurang profesional, sehingga harus dilakukan evaluasi,” katanya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024