Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua menilai bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program strategis untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di daerah itu khususnya yang tidak mampu.
Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey di Jayapura, Senin, mengatakan melalui program tersebut dapat menekan angka kemiskinan ekstrem di daerah itu.
"Untuk itu ke depan agar bantuan pemerintah bisa tepat sasaran dan lebih baik maka penerima harus didata secara baik sehingga tidak terjadi kesenjangan," katanya.
Menurut Pekey, pihaknya akan memperbaiki data sehingga ke depan jika ada bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait maka data yang diserahkan Pemkot Jayapura betul-betul merupakan warga yang membutuhkan
"Jangan sampai terjadi penggandaan data sehingga ini menjadi perhatian kami supaya tidak terjadi penyimpangan dalam pemberian bantuan," ujarnya.
Dia menjelaskan bantuan langsung tunai dengan mengucurkan uang bagi warga tujuannya ialah untuk menciptakan kualitas hidup masyarakat di daerah itu yang maju, mandiri dan sejahtera di semua lapisan hingga ke pelosok kampung.
Dia menambahkan pihaknya memastikan bahwa dalam penyaluran bantuan pemerintah tersebut harus tetap sasaran, tepat waktu dan tepat administrasi.
"Karena Dinas Sosial Kota Jayapura pernah menemukan dua ribu lebih data penerima bantuan sosial yang bermasalah pada 2022 sehingga kami tidak ingin terjadi ke depan," katanya lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey di Jayapura, Senin, mengatakan melalui program tersebut dapat menekan angka kemiskinan ekstrem di daerah itu.
"Untuk itu ke depan agar bantuan pemerintah bisa tepat sasaran dan lebih baik maka penerima harus didata secara baik sehingga tidak terjadi kesenjangan," katanya.
Menurut Pekey, pihaknya akan memperbaiki data sehingga ke depan jika ada bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait maka data yang diserahkan Pemkot Jayapura betul-betul merupakan warga yang membutuhkan
"Jangan sampai terjadi penggandaan data sehingga ini menjadi perhatian kami supaya tidak terjadi penyimpangan dalam pemberian bantuan," ujarnya.
Dia menjelaskan bantuan langsung tunai dengan mengucurkan uang bagi warga tujuannya ialah untuk menciptakan kualitas hidup masyarakat di daerah itu yang maju, mandiri dan sejahtera di semua lapisan hingga ke pelosok kampung.
Dia menambahkan pihaknya memastikan bahwa dalam penyaluran bantuan pemerintah tersebut harus tetap sasaran, tepat waktu dan tepat administrasi.
"Karena Dinas Sosial Kota Jayapura pernah menemukan dua ribu lebih data penerima bantuan sosial yang bermasalah pada 2022 sehingga kami tidak ingin terjadi ke depan," katanya lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024