Wasior, (Antara)-Bupati Teluk Wondama, Papua Barat, Bernadus A Imburi kembali mengingatkan para kepala kampung agar hati-hati dalam menggunakan dana desa.
"Jika salah menggunakan apalagi sengaja menyelewengkan maka kepala kampung akan berhadapan dengan proses hukum," kata bupati dalam kunjungan kerja salah satu Kumpung.
Bupati menegaskan, dia tidak akan pernah memberikan bantuan apapun bagi kepala kampung juga siapa saja yang terjerat kasus hukum. Terlebih jika menyangkut kasus korupsi.
"Jadi masing-masing cari jalan sendiri. Maksudnya adalah kita jaga diri kita masing-masing agar jangan sampai kita kena hukum," ujarnya seraya mengingatkan pentingnya asas transparansi atau keterbukaan dalam pengeloaan dana desa.
Inspektur Teluk Wondama Elisabet Ayomi dalam kesempatan itu mengemukakan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pihaknya mendapatkan banyak temuan terkait realisasi penggunaan dana desa 2016.
Antara lain pekerjaan fisik yang berbeda denganyang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam), pekerjaan yang tidak sesuai RAB serta adanya kekurangan volume.
"Karena itu kami minta kepala kampung untuk tidak perlu takut datang ke Inspektorat untuk berkonsultasi. Staf kami juga bisa membantu bagaimana menyusun SPJ dan APB Kam supaya temuan-temuan seperti itu jangan terjadi lagi pada tahun 2017, "kata Elisabet. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017
"Jika salah menggunakan apalagi sengaja menyelewengkan maka kepala kampung akan berhadapan dengan proses hukum," kata bupati dalam kunjungan kerja salah satu Kumpung.
Bupati menegaskan, dia tidak akan pernah memberikan bantuan apapun bagi kepala kampung juga siapa saja yang terjerat kasus hukum. Terlebih jika menyangkut kasus korupsi.
"Jadi masing-masing cari jalan sendiri. Maksudnya adalah kita jaga diri kita masing-masing agar jangan sampai kita kena hukum," ujarnya seraya mengingatkan pentingnya asas transparansi atau keterbukaan dalam pengeloaan dana desa.
Inspektur Teluk Wondama Elisabet Ayomi dalam kesempatan itu mengemukakan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pihaknya mendapatkan banyak temuan terkait realisasi penggunaan dana desa 2016.
Antara lain pekerjaan fisik yang berbeda denganyang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam), pekerjaan yang tidak sesuai RAB serta adanya kekurangan volume.
"Karena itu kami minta kepala kampung untuk tidak perlu takut datang ke Inspektorat untuk berkonsultasi. Staf kami juga bisa membantu bagaimana menyusun SPJ dan APB Kam supaya temuan-temuan seperti itu jangan terjadi lagi pada tahun 2017, "kata Elisabet. (*)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017