Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) mengundang sebanyak mungkin investor di berbagai bidang sebagai satu upaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di wilayah itu.
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad di Sorong, Senin, menjelaskan salah satu strategi dalam langkah penanganan kemiskinan dan pengangguran itu menarik investor masuk ke Papua Barat Daya dan berinvestasi.
"Kita sangat butuh investor masuk ke sini, tapi dengan catatan harus memberikan dampak manfaat kepada masyarakat kita," jelas Muhammad Musa'ad.
Berkaitan dengan itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya mengajak kepala daerah di enam kabupaten dan kota untuk bersikap ramah terhadap investor, karena tidak mungkin membangun tanah yang luas ini tanpa adanya dukungan dari pihak investor.
"Kita harus lebih terbuka lagi menerima orang yang datang apalagi investor tapi dengan catatan harus memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Musa'ad.
Manfaat dari hadirnya investor, kata dia, tentu akan berdampak pada lapangan kerja bagi masyarakat, kemudian ketika masyarakat sudah memiliki pekerjaan tetap maka otomatis pengangguran dan kemiskinan lambat laun akan menurun.
Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Barat Daya menyebutkan, tingkat pengangguran di Papua Barat Daya 2021-2022, Kota Sorong menempati urutan pertama dengan jumlah tingkat pengangguran 2021 sebanyak 9,95 persen dan 2022 sebanyak 10,09 persen.
Kabupaten Sorong berada di angka 3,36 persen pada 2021 dan 2022 menempati posisi 3,38 persen. Kemudian, Kabupaten Sorong Selatan 3,55 persen pada 2021 kemudian di tahun 2022 mengalami sedikit penurunan menjadi 3,05 persen.
Sementara angka pengangguran di Kabupaten Maybrat berada pada posisi 1,89 persen pada 2021 kemudian meningkat menjadi 2, 09 persen di 2022. Kabupaten Tambrauw tingkat pengangguran pada 2021 sebesar 1,89 persen kemudian mengalami sedikit penurunan sebesar 1, 46 persen.
Terakhir adalah Kabupaten Raja Ampat dengan tingkat pengangguran sebanyak 3,81 pada 2022 dan 2022 meningkat menjadi 3,91 persen.
Selain itu, presentase penduduk miskin berdasarkan kabupaten dan kota Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari Kabupaten Maybrat presentase angka kemiskinan sebesar 31,14 persen pada 2022, Kabupaten Sorong Selatan sebesar 18,48 persen di 2002, Kabupaten Tambrauw sebesar 32,45 persen, Kabupaten Raja Ampat presentase angka kemiskinan sebanyak 17,32 persen, Kabupaten Sorong sebesar 27,58 persen, Kota Sorong sebesar 14,96 persen pada 2022.
"Ke depan, kita tidak lagi menjadi suplai bahan mentah tetapi harus ada produksi di sini supaya hasil kita dapat dua kali lipat," ungkap Musa'ad.
Karena itu, dia berharap kepada seluruh kepala daerah di enam kabupaten dan kota untuk membuka ruang bagi investor supaya berinvestasi di Papua Barat Daya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad di Sorong, Senin, menjelaskan salah satu strategi dalam langkah penanganan kemiskinan dan pengangguran itu menarik investor masuk ke Papua Barat Daya dan berinvestasi.
"Kita sangat butuh investor masuk ke sini, tapi dengan catatan harus memberikan dampak manfaat kepada masyarakat kita," jelas Muhammad Musa'ad.
Berkaitan dengan itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya mengajak kepala daerah di enam kabupaten dan kota untuk bersikap ramah terhadap investor, karena tidak mungkin membangun tanah yang luas ini tanpa adanya dukungan dari pihak investor.
"Kita harus lebih terbuka lagi menerima orang yang datang apalagi investor tapi dengan catatan harus memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Musa'ad.
Manfaat dari hadirnya investor, kata dia, tentu akan berdampak pada lapangan kerja bagi masyarakat, kemudian ketika masyarakat sudah memiliki pekerjaan tetap maka otomatis pengangguran dan kemiskinan lambat laun akan menurun.
Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Barat Daya menyebutkan, tingkat pengangguran di Papua Barat Daya 2021-2022, Kota Sorong menempati urutan pertama dengan jumlah tingkat pengangguran 2021 sebanyak 9,95 persen dan 2022 sebanyak 10,09 persen.
Kabupaten Sorong berada di angka 3,36 persen pada 2021 dan 2022 menempati posisi 3,38 persen. Kemudian, Kabupaten Sorong Selatan 3,55 persen pada 2021 kemudian di tahun 2022 mengalami sedikit penurunan menjadi 3,05 persen.
Sementara angka pengangguran di Kabupaten Maybrat berada pada posisi 1,89 persen pada 2021 kemudian meningkat menjadi 2, 09 persen di 2022. Kabupaten Tambrauw tingkat pengangguran pada 2021 sebesar 1,89 persen kemudian mengalami sedikit penurunan sebesar 1, 46 persen.
Terakhir adalah Kabupaten Raja Ampat dengan tingkat pengangguran sebanyak 3,81 pada 2022 dan 2022 meningkat menjadi 3,91 persen.
Selain itu, presentase penduduk miskin berdasarkan kabupaten dan kota Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari Kabupaten Maybrat presentase angka kemiskinan sebesar 31,14 persen pada 2022, Kabupaten Sorong Selatan sebesar 18,48 persen di 2002, Kabupaten Tambrauw sebesar 32,45 persen, Kabupaten Raja Ampat presentase angka kemiskinan sebanyak 17,32 persen, Kabupaten Sorong sebesar 27,58 persen, Kota Sorong sebesar 14,96 persen pada 2022.
"Ke depan, kita tidak lagi menjadi suplai bahan mentah tetapi harus ada produksi di sini supaya hasil kita dapat dua kali lipat," ungkap Musa'ad.
Karena itu, dia berharap kepada seluruh kepala daerah di enam kabupaten dan kota untuk membuka ruang bagi investor supaya berinvestasi di Papua Barat Daya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023