Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya perkuat kapasitas 132 kepala distrik (kadistrik) enam kabupaten dan kota melalui bimbingan teknis (bimtek) guna memiliki kemampuan berinovasi dalam menunjang pelayanan publik di tingkat distrik.
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad di Sorong, Jumat, menjelaskan penguatan kapasitas kepala distrik merupakan bagian implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 khusus Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bagaimana pentingnya peningkatan kapasitas kepala distrik di bidang inovasi untuk mendukung tugas dan fungsi sebagai pelayan publik agar lebih optimal.
"Kepala distrik adalah ujung tombak pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga sangat penting untuk meningkatkan kapasitas mereka agar berinovasi guna menunjang pembangunan dan pelayanan di tingkat distrik," jelas Musa'ad.
Tugas kepala distrik, sebut dia, bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, maka diperlukan sebuah pendekatan pelayanan berinovasi untuk mengoptimalkan pelayanan publik.
Berkaitan dengan itu, Muhammad Musa'ad berkomitmen ada satu atau dua distrik yang menjadi "pilot project" berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publik di tingkat distrik.
"Jadi kita akan pilih satu atau dua distrik jadi 'pilot project' inovasi, kemudian berikan uang, jika berhasil maka akan diikuti distrik lain," beber Musa'ad.
Selain berinovasi, kepala distrik dituntut untuk lebih mengenal tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memiliki beberapa program unggulan, di antaranya Program PAITUA. Program ini sangat membutuhkan kerja sama dan koordinasi dengan kepala distrik untuk mengoptimalkan program itu.
"Karena kita di provinsi ada lima program prioritas yang harus diimplementasikan hingga ke masyarakat, maka peran kepala distrik bagaimana merealisasikan program itu agar benar-benar tercapai secara baik dan maksimal dengan metode inovasi, sehingga seluruh masyarakat bisa terakomodasi di dalamnya," beber Musa'ad.
Sementara itu, Plt Kepala Biro Pemerintahan Otsus dan Kesra Provinsi Papua Barat Daya Anhar Akib Kadar menjelaskan pentingnya meningkatkan meningkatkan pengetahuan dan wawasan para kepala distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat distrik pada kabupaten dan kota.
“Dengan harapan akan tercipta distrik-distrik yang penuh dengan inovasi dan karya, dalam mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera,” bebernya.
Sebelumnya, pada Kamis (27/7) di Kota Sorong, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan bimtek yang diikuti 132 kepala distrik yang terdiri dari Kota Sorong 10 kepala distrik, Kabupaten Sorong 30 kepala distrik, Raja Ampat 24 distrik, Tambrauw 29 kepala distrik, Sorong Selatan mengutus 15 kepala distrik, dan Maybrat 24 kepala distrik.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad di Sorong, Jumat, menjelaskan penguatan kapasitas kepala distrik merupakan bagian implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 khusus Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bagaimana pentingnya peningkatan kapasitas kepala distrik di bidang inovasi untuk mendukung tugas dan fungsi sebagai pelayan publik agar lebih optimal.
"Kepala distrik adalah ujung tombak pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga sangat penting untuk meningkatkan kapasitas mereka agar berinovasi guna menunjang pembangunan dan pelayanan di tingkat distrik," jelas Musa'ad.
Tugas kepala distrik, sebut dia, bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, maka diperlukan sebuah pendekatan pelayanan berinovasi untuk mengoptimalkan pelayanan publik.
Berkaitan dengan itu, Muhammad Musa'ad berkomitmen ada satu atau dua distrik yang menjadi "pilot project" berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publik di tingkat distrik.
"Jadi kita akan pilih satu atau dua distrik jadi 'pilot project' inovasi, kemudian berikan uang, jika berhasil maka akan diikuti distrik lain," beber Musa'ad.
Selain berinovasi, kepala distrik dituntut untuk lebih mengenal tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memiliki beberapa program unggulan, di antaranya Program PAITUA. Program ini sangat membutuhkan kerja sama dan koordinasi dengan kepala distrik untuk mengoptimalkan program itu.
"Karena kita di provinsi ada lima program prioritas yang harus diimplementasikan hingga ke masyarakat, maka peran kepala distrik bagaimana merealisasikan program itu agar benar-benar tercapai secara baik dan maksimal dengan metode inovasi, sehingga seluruh masyarakat bisa terakomodasi di dalamnya," beber Musa'ad.
Sementara itu, Plt Kepala Biro Pemerintahan Otsus dan Kesra Provinsi Papua Barat Daya Anhar Akib Kadar menjelaskan pentingnya meningkatkan meningkatkan pengetahuan dan wawasan para kepala distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat distrik pada kabupaten dan kota.
“Dengan harapan akan tercipta distrik-distrik yang penuh dengan inovasi dan karya, dalam mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera,” bebernya.
Sebelumnya, pada Kamis (27/7) di Kota Sorong, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan bimtek yang diikuti 132 kepala distrik yang terdiri dari Kota Sorong 10 kepala distrik, Kabupaten Sorong 30 kepala distrik, Raja Ampat 24 distrik, Tambrauw 29 kepala distrik, Sorong Selatan mengutus 15 kepala distrik, dan Maybrat 24 kepala distrik.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023