Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat akan melakukan verifikasi data sektoral tahun 2022 sebelum dipublikasikan menjadi Papua Barat Dalam Angka 2023.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Kepala BPS Papua Barat Maritje Pattiwaellapia di Manokwari, Rabu, mengatakan forum diskusi grup menjadi sarana untuk mengkonfirmasi kembali keakuratan data sektoral yang diperoleh dari instansi pemerintah daerah, kementrian/lembaga, BUMN dan BUMD.
Verifikasi bertujuan agar penyajian data makro pada Papua Barat Dalam Angka 2023 lebih berkualitas.
"Kita akan kompilasi lagi sesuai syarat data yang baik, makanya kami harus duduk bersama lagi untuk membicarakan itu," kata Maritje.
Ia menjelaskan permintaan data sektoral telah dilakukan sejak Januari 2023 karena target publikasi secara serentak di seluruh Indonesia pada 28 Februari 2023.
Program daerah dalam angka (DDA) memuat sejumlah indikator makro seperti kondisi sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, perdagangan, pertanian dan lainnya sehingga perlu dirilis awal tahun.
"Data DDA ini sebagai output yang dicari semua pihak termasuk investor bahkan dari luar negeri juga minta," tutur dia.
Ia menuturkan data makro Papua Barat Dalam Angka yang rutin dipublikasi setiap tahun dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk menyusun rencana program pembangunan masa mendatang.
Sehingga, pelaksanaan program kerja pemerintah daerah lebih efektif demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat.
"Kami berharap tata kelola data semakin baik karena BPS akan keluarkan indeks pembangunan statistik," ujar Maritje.
Dia mengakui bahwa proses pengumpulan data sektoral terkadang mengalami hambatan karena masih ada ego sektoral dari setiap instansi pemerintah daerah maupun kementerian lembaga.
Meski demikian, BPS tetap konsisten melaksanakan pengumpulan data demi terlaksananya publikasi Papua Barat Dalam Angka.
"Tidak mudah mencapai Satu Data Indonesia karena masing-masing mempertahankan datanya," kata Maritje.
Asisten III Bidang Administrasi Setda Provinsi Papua Barat Raymond Yap menuturkan publikasi daerah dalam angka memuat gambaran umum tentang daerah mulai dari kondisi geografi dan iklim, pemerintahan, perkembangan kondisi sosio-demografi dan perekonomian.
Selain BPS, instansi pemerintah daerah dan kementerian lembaga memiliki peranan penting karena data yang dihasilkan akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan.
"Data berkualitas sangat penting dalam menghasilkan informasi pembangunan yang akurat, sehingga dapat digunakan dalam pembuatan kebijakan," ucap Raymond.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023