Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menyebut pendapatan Pemprov setempat pada 2023 diproyeksikan sebesar Rp7,62 triliun yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp626,8 miliar dan transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp6,99 triliun.
Hal itu terungkap dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023 yang diserahkan Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw kepada DPRP setempat pada Senin malam.
Paulus Waterpauw menyebutkan bahwa penyusunan RAPBD Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Barat periode 2023-2026 dimana difokuskan pada upaya mempercepat pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
"Dengan meningkatkan kualitas SDM unggul yang didukung infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah serta lingkungan hidup yang lestari yang di dalamnya terkandung nilai-nilai pembangunan yang berkelanjutan di dalam koridor otonomi khusus," beber Waterpauw.
Secara umum konstruksi APBD Papua Barat Tahun 2023 yaitu pendapatan diproyeksikan sebesar Rp7,62 Triliun. Komponen pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp626,8 miliar berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan ain-lain PAD yang sah.
Kemudian pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp6,99 triliun, yang terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur.
Adapun belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp8,18 triliun, terdiri atas belanja operasi sebesar Rp3.52 triliun yang mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
Selanjutnya belanja modal sebesar Rp2,12 triliun yang mencakup belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, dan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap, dan Belanja tidak terduga.
Dengan demikian terdapat selisih sisa lebih perhitungan tahun anggaran berjalan sebesar Rp605 miliar.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Waterpauw berharap para wakil rakyat di DPRP Papua Barat dapat meneliti, mengkaji dan menelaah RAPBD 2023 yang telah diajukan Pemda untuk dapat diambil keputusan selanjutnya.
"Saya berharap rancangan APBD dapat segera dibahas dan ditetapkan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tegas Waterpauw.
Dokumen RAPBD Papua Barat diterima oleh Ketua DPRP Papua Barat Orgenes Wonggor dan selanjutnya akan digelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi hingga pemandangan akhir dan penetapan APBD 2023.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022
Hal itu terungkap dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023 yang diserahkan Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw kepada DPRP setempat pada Senin malam.
Paulus Waterpauw menyebutkan bahwa penyusunan RAPBD Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Barat periode 2023-2026 dimana difokuskan pada upaya mempercepat pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
"Dengan meningkatkan kualitas SDM unggul yang didukung infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah serta lingkungan hidup yang lestari yang di dalamnya terkandung nilai-nilai pembangunan yang berkelanjutan di dalam koridor otonomi khusus," beber Waterpauw.
Secara umum konstruksi APBD Papua Barat Tahun 2023 yaitu pendapatan diproyeksikan sebesar Rp7,62 Triliun. Komponen pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp626,8 miliar berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan ain-lain PAD yang sah.
Kemudian pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp6,99 triliun, yang terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur.
Adapun belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp8,18 triliun, terdiri atas belanja operasi sebesar Rp3.52 triliun yang mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
Selanjutnya belanja modal sebesar Rp2,12 triliun yang mencakup belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, dan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap, dan Belanja tidak terduga.
Dengan demikian terdapat selisih sisa lebih perhitungan tahun anggaran berjalan sebesar Rp605 miliar.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Waterpauw berharap para wakil rakyat di DPRP Papua Barat dapat meneliti, mengkaji dan menelaah RAPBD 2023 yang telah diajukan Pemda untuk dapat diambil keputusan selanjutnya.
"Saya berharap rancangan APBD dapat segera dibahas dan ditetapkan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tegas Waterpauw.
Dokumen RAPBD Papua Barat diterima oleh Ketua DPRP Papua Barat Orgenes Wonggor dan selanjutnya akan digelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi hingga pemandangan akhir dan penetapan APBD 2023.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022