Pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan dukungan penuh terhadap masuknya investasi dari Great United Petroleum Holding Co.Ltd, perusahaan asal Tiongkok, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Sorong guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah itu.
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw di Manokwari, Rabu, mengatakan Pemerintah sudah lama mendorong pembebasan lahan di Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.
"Puji Tuhan kita mendapat kabar baik bahwa Pemkab Sorong sudah tanda tangan kerja sama dengan perusahaan investasi dari China yang akan masuk di Kawasan Ekonomi Khusus Sorong. Pemerintah sudah lama mendorong ini melalui Menko Marves Pak Luhut dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Pak Bahlil. Kawasan ini cukup besar dan sangat strategis," kata Waterpauw.
Kawasan Ekonomi Khusus di Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong itu memiliki luasan area sekitar 523,7 hektare, dikelola oleh PT Malamoi Otom Wobok, sebuah perusahaan daerah milik Pemkab Sorong.
Gubernur Waterpauw mengatakan jajarannya akan terus memperkuat Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Barat untuk membuka ruang bagi investasi yang masuk karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat asli Papua.
Salah satu fasilitas di kawasan Sorong yang perlu mendapat perhatian untuk segera dibenahi, kata Waterpauw, yaitu Pelabuhan Sorong yang dilaporkan saat ini mengalami pendangkalan.
"Saya mendengar di Pelabuhan Sorong itu terjadi pendangkalan. Saya belum cek, tapi kalau memang benar demikian ini perlu segera ditangani," jelasnya.
Selain itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua Barat juga diminta menggelar kegiatan di berbagai daerah seperti di wilayah Sorong Raya, Fakfak, Kaimana maupun di wilayah Manokwari Raya.
"Semua OPD kita ajak turun ke daerah-daerah. Bicarakan semua hal di sana dengan mengundang para tokoh masyarakat, kita lakukan cek dan ricek semua hal, baru kita susun program yang tepat untuk menyentuh masyarakat kita yang ada di daerah," tutur purnawirawan Polri berpangkat Komisaris Jenderal Polisi itu.
Baru-baru ini Presiden Direktur Great United Petroleum Holding Co.Ltd menandatangani kesepakatan kerja sama dengan PT Malamoi Otom Wobok milik Pemkab Sorong dan PT Sino Consultans Investman Indonesia (konsultan utama perusahaan asal Tiongkok).
Perusahaan asal Tiongkok itu rencananya akan menggelontorkan investasi awal sebesar 50 juta Dollar AS atau sekitar Rp725 miliar dari total investasi secara keseluruhan sekitar Rp79 triliun.
Perusahaan asal Tiongkok itu rencananya akan masuk ke beberapa sektor seperti pengelolaan pelabuhan, smelter dan pabrik baterai.
Adapun Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Sorong dibangun sejak 2016 dan menjadi salah satu proyek strategis nasional.
Kegiatan utama yang dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Sorong itu hingga kini diantaranya yaitu industri pengolahan nikel, industri pengolahan kelapa sawit, industri hasil hutan dan perkebunan sagu, serta logistik.
Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Sorong menargetkan hingga 2025 total investasi yang masuk ke kawasan itu mencapai Rp32,2 triliun dengan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 15.024 orang.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw di Manokwari, Rabu, mengatakan Pemerintah sudah lama mendorong pembebasan lahan di Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.
"Puji Tuhan kita mendapat kabar baik bahwa Pemkab Sorong sudah tanda tangan kerja sama dengan perusahaan investasi dari China yang akan masuk di Kawasan Ekonomi Khusus Sorong. Pemerintah sudah lama mendorong ini melalui Menko Marves Pak Luhut dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Pak Bahlil. Kawasan ini cukup besar dan sangat strategis," kata Waterpauw.
Kawasan Ekonomi Khusus di Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong itu memiliki luasan area sekitar 523,7 hektare, dikelola oleh PT Malamoi Otom Wobok, sebuah perusahaan daerah milik Pemkab Sorong.
Gubernur Waterpauw mengatakan jajarannya akan terus memperkuat Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Barat untuk membuka ruang bagi investasi yang masuk karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat asli Papua.
Salah satu fasilitas di kawasan Sorong yang perlu mendapat perhatian untuk segera dibenahi, kata Waterpauw, yaitu Pelabuhan Sorong yang dilaporkan saat ini mengalami pendangkalan.
"Saya mendengar di Pelabuhan Sorong itu terjadi pendangkalan. Saya belum cek, tapi kalau memang benar demikian ini perlu segera ditangani," jelasnya.
Selain itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua Barat juga diminta menggelar kegiatan di berbagai daerah seperti di wilayah Sorong Raya, Fakfak, Kaimana maupun di wilayah Manokwari Raya.
"Semua OPD kita ajak turun ke daerah-daerah. Bicarakan semua hal di sana dengan mengundang para tokoh masyarakat, kita lakukan cek dan ricek semua hal, baru kita susun program yang tepat untuk menyentuh masyarakat kita yang ada di daerah," tutur purnawirawan Polri berpangkat Komisaris Jenderal Polisi itu.
Baru-baru ini Presiden Direktur Great United Petroleum Holding Co.Ltd menandatangani kesepakatan kerja sama dengan PT Malamoi Otom Wobok milik Pemkab Sorong dan PT Sino Consultans Investman Indonesia (konsultan utama perusahaan asal Tiongkok).
Perusahaan asal Tiongkok itu rencananya akan menggelontorkan investasi awal sebesar 50 juta Dollar AS atau sekitar Rp725 miliar dari total investasi secara keseluruhan sekitar Rp79 triliun.
Perusahaan asal Tiongkok itu rencananya akan masuk ke beberapa sektor seperti pengelolaan pelabuhan, smelter dan pabrik baterai.
Adapun Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Sorong dibangun sejak 2016 dan menjadi salah satu proyek strategis nasional.
Kegiatan utama yang dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Sorong itu hingga kini diantaranya yaitu industri pengolahan nikel, industri pengolahan kelapa sawit, industri hasil hutan dan perkebunan sagu, serta logistik.
Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Sorong menargetkan hingga 2025 total investasi yang masuk ke kawasan itu mencapai Rp32,2 triliun dengan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 15.024 orang.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022