Pemerintah Kabupaten Kaimana, Papua Barat, menggandeng dua universitas ternama yakni Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Udayana, Bali, untuk membuat dokumen perencanaan berkelanjutan terhadap pengelolaan potensi perikanan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata di daerah itu.
Bupati Kaimana Freddy Thie saat dihubungi ANTARA dari Manokwari, Papua Barat, Senin, mengatakan jajarannya sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan IPB dan kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) untuk pengembangan perikanan, pertanian, dan peternakan yang berkelanjutan di Kaimana.
Mulai tahun ini, lanjutnya, Pemkab Kaimana akan mengirim 20 mahasiswa untuk kuliah di IPB. Setelah menyelesaikan kuliah, para mahasiswa asli Kaimana itu diharapkan kembali mengabdi di daerahnya.
Sedangkan, penandatanganan nota kesepahaman dengan Udayana rencananya akan dilakukan pada 19 Juli 2022 berkaitan dengan pengembangan pariwisata dan pembuatan master plan perencanaan pengembangan pariwisata secara berkelanjutan di Kaimana.
Kerja sama dengan pihak Udayana juga berkaitan dengan rencana pengembangan RSUD Kaimana dari tipe D menuju tipe C serta penyediaan tenaga dokter, termasuk dokter spesialis untuk mengabdi di RSUD Kaimana.
"Kami berharap anak-anak kami dari Kaimana ada yang bisa diterima kuliah di Fakultas Kedokteran Udayana. Sedangkan dengan IPB, untuk tahun pertama kami akan kirim 20 orang. Rencana besar kami seperti itu. Kami juga harus mempersiapkan sumber daya manusia, karena membangun Tanah Papua itu bukan hanya infrastruktur tapi juga menyiapkan manusianya," jelas Freddy.
Dia menyebutkan bahwa pentingnya membangun sektor perikanan, pertanian, perkebunan dan pariwisata secara profesional dan berkelanjutan lantaran sektor-sektor itu merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Kaimana.
"Kenapa saya bilang sektor perikanan, pertanian, perkebunan dan pariwisata merupakan leading sektor karena berkaitan dengan perut masyarakat. Kami menghendaki Kaimana punya dokumen perencanaan yang berkelanjutan, bukan kerja sepotong-sepotong," jelas Freddy yang juga merupakan pengusaha sukses di Kaimana itu.
Selama ini, katanya, kelemahan utama yang ada di jajaran Pemerintah Daerah yaitu belum atau bahkan sama sekali tidak memiliki dokumen perencanaan secara menyeluruh terhadap berbagai hal di daerahnya.
"Ketika kita datang ke kementerian dan lembaga, kalau kita tidak punya dokumen dan data maka sama saja dengan bicara halusinasi. Tapi kalau datang lengkap dengan kajian yang disiapkan oleh universitas ternama maka tentu itu menjadi sebuah dokumen yang baik untuk digunakan oleh kementerian, lembaga maupun dan pihak swasta yang tertarik untuk berinvestasi di daerah," ujarnya.
Hasil kajian dua universitas itu akan menjadi masukan bagi Pemkab Kaimana nantinya dalam hal merencanakan pengembangan potensi perikanan, pertanian, perkebunan dan pariwisata menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, namun juga berharap dukungan penuh dari kementerian, lembaga, Pemerintah Provinsi maupun sektor swasta.
"Dengan adanya dokumen hasil kajian pihak universitas maka kami akan datang ke provinsi, kementerian, dan lembaga untuk meminta dukungan karena anggaran kami tidak besar. Porsi yang ada harus dibagi-bagi, tapi kita tidak lagi kerja secara sporadis," jelas Freddy.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022
Bupati Kaimana Freddy Thie saat dihubungi ANTARA dari Manokwari, Papua Barat, Senin, mengatakan jajarannya sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan IPB dan kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) untuk pengembangan perikanan, pertanian, dan peternakan yang berkelanjutan di Kaimana.
Mulai tahun ini, lanjutnya, Pemkab Kaimana akan mengirim 20 mahasiswa untuk kuliah di IPB. Setelah menyelesaikan kuliah, para mahasiswa asli Kaimana itu diharapkan kembali mengabdi di daerahnya.
Sedangkan, penandatanganan nota kesepahaman dengan Udayana rencananya akan dilakukan pada 19 Juli 2022 berkaitan dengan pengembangan pariwisata dan pembuatan master plan perencanaan pengembangan pariwisata secara berkelanjutan di Kaimana.
Kerja sama dengan pihak Udayana juga berkaitan dengan rencana pengembangan RSUD Kaimana dari tipe D menuju tipe C serta penyediaan tenaga dokter, termasuk dokter spesialis untuk mengabdi di RSUD Kaimana.
"Kami berharap anak-anak kami dari Kaimana ada yang bisa diterima kuliah di Fakultas Kedokteran Udayana. Sedangkan dengan IPB, untuk tahun pertama kami akan kirim 20 orang. Rencana besar kami seperti itu. Kami juga harus mempersiapkan sumber daya manusia, karena membangun Tanah Papua itu bukan hanya infrastruktur tapi juga menyiapkan manusianya," jelas Freddy.
Dia menyebutkan bahwa pentingnya membangun sektor perikanan, pertanian, perkebunan dan pariwisata secara profesional dan berkelanjutan lantaran sektor-sektor itu merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Kaimana.
"Kenapa saya bilang sektor perikanan, pertanian, perkebunan dan pariwisata merupakan leading sektor karena berkaitan dengan perut masyarakat. Kami menghendaki Kaimana punya dokumen perencanaan yang berkelanjutan, bukan kerja sepotong-sepotong," jelas Freddy yang juga merupakan pengusaha sukses di Kaimana itu.
Selama ini, katanya, kelemahan utama yang ada di jajaran Pemerintah Daerah yaitu belum atau bahkan sama sekali tidak memiliki dokumen perencanaan secara menyeluruh terhadap berbagai hal di daerahnya.
"Ketika kita datang ke kementerian dan lembaga, kalau kita tidak punya dokumen dan data maka sama saja dengan bicara halusinasi. Tapi kalau datang lengkap dengan kajian yang disiapkan oleh universitas ternama maka tentu itu menjadi sebuah dokumen yang baik untuk digunakan oleh kementerian, lembaga maupun dan pihak swasta yang tertarik untuk berinvestasi di daerah," ujarnya.
Hasil kajian dua universitas itu akan menjadi masukan bagi Pemkab Kaimana nantinya dalam hal merencanakan pengembangan potensi perikanan, pertanian, perkebunan dan pariwisata menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, namun juga berharap dukungan penuh dari kementerian, lembaga, Pemerintah Provinsi maupun sektor swasta.
"Dengan adanya dokumen hasil kajian pihak universitas maka kami akan datang ke provinsi, kementerian, dan lembaga untuk meminta dukungan karena anggaran kami tidak besar. Porsi yang ada harus dibagi-bagi, tapi kita tidak lagi kerja secara sporadis," jelas Freddy.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022