Wasior,(Antaranews Papua Barat)-Kondiai kesejahteraan para guru Pendidikan Usia Dini dan Taman Kanak-kanak(PAUD/TK) di wilayah pedalaman Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat masih memprihatinkan.
Sebagai tenaga honorer mereka hanya mengandalkan upah atau gaji untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, namun selama ini pembayaran gaji mereka selalu terlambat.
Bukan setiap bulan atau pertiga bulan, mereka lebih sering menerima gaji pada bulan keempat. Tidak jarang enam sekali baru mereka menerima honor. Ironisnya lagi, upah yang mereka terima pun tidak utuh. Sebagian diantaranya disunat untuk berbagai alasan yang tidak mereka mengerti.
“Tolong kalau bisa gaji dibayarkan sesuai peraturan yaitu tiga bulan sekali. Jangan terlambat lagi, karena selama ini kami mendapatkan gaji empat sampai enam bulan sekali. Itupun tidak terima full,"ungkap Sofia Fifi Hommy, guru TK/PAUD yang bertugas di Distrik Soug Wepu.
Keluhan itu disampaikan Sofia dalam pertemuan Majelis Rakyat Papua Provonsi Papua Barat (MRP-PB) dengan Pemkab Teluk Wondama terkait persoalan honorer K-2 (kategori dua) tambahan di aula Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) di Wasior, belum lama ini
Hadir dalam pertemuan itu Bupati Bernadus Imburi bersama Kepala BKD Ujang Waprak. Dari MRP-PB, ada Maxi Ahoren selaku ketua lembaga kultural orang Papua itu bersama dua anggota yang merupakan perwakilan Teluk Wondama yakni Flora Rumbekwan dan Yopi Suabey.
Sofia yang sudah dua tahun bertugas di kampung Reyob, Distrik Soug Wepu mengungkapkan, akibat keterlambatan pembayaran gaji, dia bersama rekan-rekannya yang bertugas di daerah terpencil terpaksa berhutang ke kios-kios untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Dan saat gaji kami dapat, tidak cukup untuk kami bayar utang, karena harus dibagi untuk kebutuhan lain. Untuk itu dengan segenap hati kami mohon kalau bisa dibedakan gaji honorer yang berada di kota dengan yang ada di pulau-pulau,"ucap Sofia.
Dalam aspirasi guru honorer PAUD/TK yang dia bacakan, pihaknya juga meminta agar ada tambahan kuota dalam penerimaan CPNS 2018 khusus untuk formasi guru PAUD/TK.
Alasannya, jumlah guru honorer PAUD/TK jauh lebih banyak dari guru honorer lain yang bertugas di jenjang SD, SMP maupun SMA/sederajat. Mereka juga memohon ada SK bupati untuk memastikan status kepegawaian mereka juga untuk pembuatan NUPTK.
“Banyak lembaga PAUD/TK yang berstatus yayasan khususnya di pulau-pulau dan pedalaman negeri ini yang bersedia mengorbankan keluarga bahkan mengambil risiko yang sangat besar untuk membangun dan membentuk karakteristik generasi penerus bangsa dan sampai sekarang masih berstatus honorer non Pemda, “ imbuh Sofia.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Sebagai tenaga honorer mereka hanya mengandalkan upah atau gaji untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, namun selama ini pembayaran gaji mereka selalu terlambat.
Bukan setiap bulan atau pertiga bulan, mereka lebih sering menerima gaji pada bulan keempat. Tidak jarang enam sekali baru mereka menerima honor. Ironisnya lagi, upah yang mereka terima pun tidak utuh. Sebagian diantaranya disunat untuk berbagai alasan yang tidak mereka mengerti.
“Tolong kalau bisa gaji dibayarkan sesuai peraturan yaitu tiga bulan sekali. Jangan terlambat lagi, karena selama ini kami mendapatkan gaji empat sampai enam bulan sekali. Itupun tidak terima full,"ungkap Sofia Fifi Hommy, guru TK/PAUD yang bertugas di Distrik Soug Wepu.
Keluhan itu disampaikan Sofia dalam pertemuan Majelis Rakyat Papua Provonsi Papua Barat (MRP-PB) dengan Pemkab Teluk Wondama terkait persoalan honorer K-2 (kategori dua) tambahan di aula Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) di Wasior, belum lama ini
Hadir dalam pertemuan itu Bupati Bernadus Imburi bersama Kepala BKD Ujang Waprak. Dari MRP-PB, ada Maxi Ahoren selaku ketua lembaga kultural orang Papua itu bersama dua anggota yang merupakan perwakilan Teluk Wondama yakni Flora Rumbekwan dan Yopi Suabey.
Sofia yang sudah dua tahun bertugas di kampung Reyob, Distrik Soug Wepu mengungkapkan, akibat keterlambatan pembayaran gaji, dia bersama rekan-rekannya yang bertugas di daerah terpencil terpaksa berhutang ke kios-kios untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Dan saat gaji kami dapat, tidak cukup untuk kami bayar utang, karena harus dibagi untuk kebutuhan lain. Untuk itu dengan segenap hati kami mohon kalau bisa dibedakan gaji honorer yang berada di kota dengan yang ada di pulau-pulau,"ucap Sofia.
Dalam aspirasi guru honorer PAUD/TK yang dia bacakan, pihaknya juga meminta agar ada tambahan kuota dalam penerimaan CPNS 2018 khusus untuk formasi guru PAUD/TK.
Alasannya, jumlah guru honorer PAUD/TK jauh lebih banyak dari guru honorer lain yang bertugas di jenjang SD, SMP maupun SMA/sederajat. Mereka juga memohon ada SK bupati untuk memastikan status kepegawaian mereka juga untuk pembuatan NUPTK.
“Banyak lembaga PAUD/TK yang berstatus yayasan khususnya di pulau-pulau dan pedalaman negeri ini yang bersedia mengorbankan keluarga bahkan mengambil risiko yang sangat besar untuk membangun dan membentuk karakteristik generasi penerus bangsa dan sampai sekarang masih berstatus honorer non Pemda, “ imbuh Sofia.(*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018