Provinsi Papua Barat merupakan salah satu wilayah dengan keluasan kawasan hutan mangrove (bakau) yang sangat besar di Indonesia yaitu seluas 482.029 hektare dari total luas hutan mangrove di Indonesia yaitu 3,49 juta hektare.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Papua Barat Charlie D Heatubun di Manokwari, Selasa, menyebutkan dengan luas kawasan hutan mangrove yang besar itu maka membutuhkan perhatian serius dari pemerintah melalui pembentukan Peraturan Daerah Khusus (perdasus).
Hingga saat ini, perdasus perlindungan kawasan hutan mangrove di Papua Barat tinggal menunggu diundangkan oleh Gubernur Papua Barat.
"Semua sudah melewati mekanisme baik di DPRD Papua Barat maupun Kemendagri, selanjutnya tinggal diundangkan untuk diimplementasikan," kata Chalie.
Salah satu amanat dari perdasus itu yakni membentuk pusat penelitian mangrove (mangrove center) di Papua Barat.
Dengan begitu, katanya, maka ke depan Papua Barat harus memiliki pusat penelitian dan melakukan berbagai inovasi untuk budi daya dan pemanfaatan mangrove maupun ekosistem esensial lainnya.
"Melalui perdasus ini akan mendorong Papua Barat menjadi provinsi konservasi dan provinsi berkelanjutan dalam hal budi daya dan pengembangan kawasan hutan mangrove di Indonesia," jelasnya.
Kehadiran lembaga khusus yang melakukan riset dan inovasi mangrove di Papua Barat diharapkan dapat menjaga kawasan mangrove di wilayah itu dari aktivitas penebangan tidak terkendali untuk kepentingan pembangunan dan lainnya.
Hutan mangrove yang tumbuh subur di kawasan pesisir pantai Papua juga menjadi paru-paru dunia, dengan fungsi yang paling esensial bagi kelangsungan hidup manusia yaitu sebagai penghasil oksigen (O2) dan menyerap gas karbondioksida serta sebagai pencegahan abrasi.
Luas hutan mangrove di Indonesia antara 2,5 juta hingga 4,5 juta hektare, merupakan mangrove yang terluas di dunia, melebihi Brazil (1,3 juta ha), Nigeria (1,1 juta ha) dan Australia (0,97 ha).
Beberapa jenis mangrove yang tumbuh di Indonesia yaitu jenis Avicennia, Bruguiera, Ceriops, Rhizopora dan Sonneratia.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Papua Barat Charlie D Heatubun di Manokwari, Selasa, menyebutkan dengan luas kawasan hutan mangrove yang besar itu maka membutuhkan perhatian serius dari pemerintah melalui pembentukan Peraturan Daerah Khusus (perdasus).
Hingga saat ini, perdasus perlindungan kawasan hutan mangrove di Papua Barat tinggal menunggu diundangkan oleh Gubernur Papua Barat.
"Semua sudah melewati mekanisme baik di DPRD Papua Barat maupun Kemendagri, selanjutnya tinggal diundangkan untuk diimplementasikan," kata Chalie.
Salah satu amanat dari perdasus itu yakni membentuk pusat penelitian mangrove (mangrove center) di Papua Barat.
Dengan begitu, katanya, maka ke depan Papua Barat harus memiliki pusat penelitian dan melakukan berbagai inovasi untuk budi daya dan pemanfaatan mangrove maupun ekosistem esensial lainnya.
"Melalui perdasus ini akan mendorong Papua Barat menjadi provinsi konservasi dan provinsi berkelanjutan dalam hal budi daya dan pengembangan kawasan hutan mangrove di Indonesia," jelasnya.
Kehadiran lembaga khusus yang melakukan riset dan inovasi mangrove di Papua Barat diharapkan dapat menjaga kawasan mangrove di wilayah itu dari aktivitas penebangan tidak terkendali untuk kepentingan pembangunan dan lainnya.
Hutan mangrove yang tumbuh subur di kawasan pesisir pantai Papua juga menjadi paru-paru dunia, dengan fungsi yang paling esensial bagi kelangsungan hidup manusia yaitu sebagai penghasil oksigen (O2) dan menyerap gas karbondioksida serta sebagai pencegahan abrasi.
Luas hutan mangrove di Indonesia antara 2,5 juta hingga 4,5 juta hektare, merupakan mangrove yang terluas di dunia, melebihi Brazil (1,3 juta ha), Nigeria (1,1 juta ha) dan Australia (0,97 ha).
Beberapa jenis mangrove yang tumbuh di Indonesia yaitu jenis Avicennia, Bruguiera, Ceriops, Rhizopora dan Sonneratia.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022