Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan memimpin rapat kerja (raker) sinkronisasi pelayanan penyelenggaraan pemerintahan bersama bupati dan walikota se Papua Barat, Kamis, di Manokwari.
Raker yang digelar offline dengan pengetatan protokol kesehatan COVID-19 ini merupakan momen terakhir Dominggus Mandacan mengevaluasi capaian program dan kegiatan pada periode pertama menjabat Gubernur Papua Barat yang akan segera berakhir pada 14 Mei 2022 mendatang.
Roberth Rumbekwan Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Papua Barat selaku panitia penyelenggara mengatakan, raker tersebut akan mengevaluasi capaian kinerja pemerintah sesuai visi dan misi masing-masing kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
"Raker ini bertujuan mengevaluasi visi-misi kepala daerah yang tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana strategis, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD provinsi maupun 13 kabupaten dan kota," kata Roberth Rumbekwan.
Ia menyebutkan pelaksanaan raker selama dua hari (4-5) Oktober 2021 akan diisi dengan pemaparan sejumlah materi dari kementerian dalam negeri, Kapolda, Pangdam XVIII Kasuari dan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
"Ini merupakan sarana yang tepat untuk membangun sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah demi terwujudnya Papua Barat yang aman, damai dan bermartabat," ujar Roberth Rumbekwan.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2021
Raker yang digelar offline dengan pengetatan protokol kesehatan COVID-19 ini merupakan momen terakhir Dominggus Mandacan mengevaluasi capaian program dan kegiatan pada periode pertama menjabat Gubernur Papua Barat yang akan segera berakhir pada 14 Mei 2022 mendatang.
Roberth Rumbekwan Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Papua Barat selaku panitia penyelenggara mengatakan, raker tersebut akan mengevaluasi capaian kinerja pemerintah sesuai visi dan misi masing-masing kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
"Raker ini bertujuan mengevaluasi visi-misi kepala daerah yang tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana strategis, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD provinsi maupun 13 kabupaten dan kota," kata Roberth Rumbekwan.
Ia menyebutkan pelaksanaan raker selama dua hari (4-5) Oktober 2021 akan diisi dengan pemaparan sejumlah materi dari kementerian dalam negeri, Kapolda, Pangdam XVIII Kasuari dan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
"Ini merupakan sarana yang tepat untuk membangun sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah demi terwujudnya Papua Barat yang aman, damai dan bermartabat," ujar Roberth Rumbekwan.
Editor : Ernes Broning Kakisina
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2021