Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengevaluasi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang musim kemarau.

"Kita tetap harus waspada akan terjadinya kebakaran, apalagi ini sudah mulai masuk musim kemarau," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam rapat koordinasi di kantornya, Jakarta, Jumat.

Melalui rapat tersebut, Darmin ingin mendengarkan laporan dari perusahaan-perusahaan sawit tentang upaya yang sudah dilakukan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Darmin menegaskan tindakan pencegahan memang harus difokuskan pada pembinaan kepada masyarakat setempat. Pembinaan tersebut ditujukan pada mereka yang bertempat tinggal di desa di wilayah konsesi maupun di sekitar konsesi untuk tidak membakar dalam pembukaan lahan.

Pemerintah sudah sepakat dengan perusahaan-perusahaan sawit besar untuk berkomitmen membina desa-desa di sekitar perkebunan. Upaya tersebut diperlukan agar masyarakat aktif mencegah kebakaran dengan tidak menggunakan api dalam membuka lahan.

Sementara mengenai sistem deteksi dini dan respons cepat dalam melakukan pemadaman dini, perusahaan diminta untuk mempunyai peralatan yang memadai.

Standar operasional prosedur (SOP) yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Peraturan Menteri Pertanian.

"Selain SOP, ada juga kan peralatan yang harus dipunyai perkebunan besar, bukan hanya untuk mengamankan kebun sendiri, tapi juga untuk membantu sekelilingnya kalau terjadi kebakaran," kata Darmin.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kemenko Perekonomian Montty Girianna menjelaskan mengenai standar dan prosedur pencegahan karhutla.

Aspek-aspek utama pencegahan karhutla antara lain pembinaan kepada masyarakat desa rawan kebakaran, sistem deteksi dini untuk pencegahan kebakaran, dan tata kelola air di lahan gambut.

Kemudian, aspek berikutnya yaitu peralatan pencegahan kebakaran, jumlah dan kompetensi tenaga pendukung pencegahan karhutla, dan kerja sama antarperusahaan pemilik konsesi dalam tiap wilayah.

Montty juga kembali mengingatkan kewajiban perusahaan-perusahaan sawit untuk melakukan upaya pencegahan kebakaran secara klaster.

"Upaya pencegahan karhutla akan lebih efektif jika dilakukan secara bersama-sama, bagi perusahaan-perusahaan yang wilayah konsesinya berdekatan," kata dia.

Rapat koordinasi yang juga dihadiri oleh Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Dono Boestami ini juga membahas rencana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Rokan Hilir, Riau.

PSR ini merupakan kali ketiga setelah sebelumnya dilaksanakan di Musi Banyuasin (Sumatera Selatan) dan Serdang Bedagai (Sumatera Utara).

Pewarta: Roberto Calvinantya Basuki
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018