Undangan sudah kami kirim dan pemberitaan terkait proyek kereta api ini kan memang ramai, tapi itu tidak hadir mereka.Makassar (ANTARA) - DPRD Makassar kecewa dengan pihak Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan dan Pemprov Sulsel mengabaikan undangan pembahasan rapat dengar pendapat (RDP) membahas mengenai pembangunan proyek kereta api Makassar-Parepare.
Ketua Komisi C DPRD Makassar Sangkala Saddiko, di Makassar, Jumat, mengatakan undangan resmi kepada Pemprov Sulsel dan BPKA Sulsel telah dilayangkan dan bahkan hingga hari yang ditentukan dalam rapat dengar pendapat, kedua belah pihak tidak hadir di DPRD.
"Undangan sudah kami kirim dan pemberitaan terkait proyek kereta api ini kan memang ramai, tapi itu tidak hadir mereka," ujarnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku jika rapat dengar pendapat yang dijadwalkannya itu adalah bagian dari permintaan Pemprov Sulsel dan BPKA Sulsel agar polemik proyek bisa diselesaikan dengan cara mediasi untuk membahas kebuntuan tersebut.
Namun hingga waktu yang dijadwalkan, kedua belah pihak tidak memberikan penjelasan mengenai ketidakhadiran tersebut, sehingga rapat tetap dilaksanakan.
"Mereka minta dimediasi dan kami jadwalkan rapatnya. Tapi sampai hari H tidak ada kabar dari mereka," katanya pula.
Sangkala mengaku dalam dapat dengar pendapat itu, ada beberapa hal yang perlu ia perjelas. Pertama pihaknya akan pertanyakan rencana awal pembangunan kereta api.
Kedua terkait teknis pelaksanaan pembangunan ini. Ketiga, mempertanyakan kenapa pembangunan rel kereta api tidak dimulai dari Makassar.
Sekretaris Komisi C DPRD Kota Makassar Supratman mengaku telah dua kali memanggil pemprov dan Balai Pengelola Kereta Api, namun panggilan diabaikan.
"Sudah dua kali dipanggil tapi tidak datang. Kalau mau bangun komunikasi datanglah ke DPRD Makassar," ujarnya lagi.
Sebelumnya, polemik pembangunan kereta api Makassar-Parepare terkait dengan desain proyek antara menggunakan konsep di atas tanah (landed) atau melayang (elevated).
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto secara tegas menolak desain pembangunan rel kereta api di Makassar dengan menggunakan sistem stasiun di atas tanah, karena menurutnya, konsep awal pembangunan adalah melayang (elevated) dan bukan di atas tanah.
Ia pun mengurai banyak potensi masalah yang ditimbulkan jika pembangunan rel kereta api di atas tanah, salah satunya adalah banjir di Kota Makassar karena aliran air menuju laut akan tertutup.
"Banyak sekali dampak yang ditimbulkan kalau itu landed. Kan ini rel kereta api mau dibangun di utara kota, nah jika itu konsepnya landed pastinya akan banjir ini kota, karena tidak bisa mengalir ke laut," kata dia.
Selain itu, pembangunan secara landed akan bertentangan dengan aturan yakni Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) yang ditetapkan pada 2015.
Apalagi, menurut dia, konsep awal dari perencanaan kereta api tersebut sejak 2012 yakni melayang.
Ramdhan Pomanto mengakui jika dirinya adalah salah satu konsultan pemerintah yang mengkaji konsep pembangunan kereta api tersebut sejak 2012.
"Kalau kita mau bicara konsep, itu elevated. Saya adalah konsultan pemerintah saat proyek ini direncanakan. Itu elevated kok dan diperkuat melalui Perda RTRW yang disahkan tahun 2015. Kenapa sekarang berubah dan kenapa sebagian daerah di Sulsel seperti Maros itu elevated dan kita landed," ujarnya lagi.
Baca juga: Menhub tinjau perkembangan pembangunan jalur KA Makassar-Parepare
Baca juga: Menhub tinjau progres proyek KA Makassar-Parepare
Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2022
