"Forum Perempuan menyerukan bahwa penanggulangan bencana yang responsif gender akan memperkuat kapasitas masyarakat. Semakin tinggi keterlibatan perempuan, semakin kecil kerentanan mereka," kata Koordinator Forum Perempuan dalam Penanggulangan Bencana Nuraini Rahma Hanifa melalui siaran pers di Jakarta, Jumat.
Untuk menyuarakan hal ini, Forum Perempuan dalam Penanggulangan Bencana bekerja sama dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 telah menyampaikan pernyataan tertulis kepada pemerintah.
"Diharapkan kelak bersama-sama perempuan dapat keluar dari kotak kerentanan dan menjadi garda depan ketangguhan bangsa," ujarnya.
Baca juga: Belajar kearifan Suku Sasak dalam mitigasi bencana
Menurut dia, untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam upaya penanggulangan bencana dibutuhkan infrastruktur kebijakan seperti anggaran dan mekanisme perekrutan yang mendukung penguatan partisipasi dan kepemimpinan perempuan.
Implementasi program-program pengurangan risiko bencana (PRB) juga harus menyertakan partisipasi perempuan.
Untuk itu, kata dia, perempuan termasuk perempuan muda dan perempuan yang tinggal dalam masyarakat adat memerlukan lebih banyak kesempatan mengembangkan jejaring dan potensi kepemimpinan.
Dengan demikian, mereka diharapkan dapat bersanding dengan tokoh adat dan tokoh agama lainnya di tingkat lokal.
"Hal ini perlu didukung dengan penguatan kapasitas partisipasi publik bagi perempuan secara sistemik, termasuk dalam hal pengetahuan tentang kebencanaan, advokasi publik hingga penggunaan teknologi. Yang tak kalah penting, perempuan harus memiliki ruang dan waktu untuk menyuarakan kekhawatiran, masukan dan ide mereka di ruang publik," kata Nuraini Rahma Hanifa.
Pihaknya mengatakan salah satu pembelajaran dari kerja-kerja di tingkat lokal dalam upaya pengurangan risiko bencana adalah pentingnya peranan dan kepemimpinan perempuan.
Menurut dia, aksi-aksi yang diinisiasi dan melibatkan kelompok perempuan di tingkat lokal terbukti inovatif, termasuk dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana dan hal ini perlu diakui sebagai pengetahuan perempuan.
"Di sisi lain, masih banyak pekerjaan rumah dalam mendorong kepemimpinan perempuan di sektor publik, meski sejumlah perempuan di organisasi kemanusiaan telah menempati posisi strategis," paparnya.
Baca juga: Pemerintah hapus ketentuan travel bubble saat GPDRR di Bali
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2022
