Pekanbaru (ANTARA) - Asisten I Sekdakab Rokan Hulu (Rohul) Fathan Aulia mengatakan prevalensi stunting  (kekerdilan) di daerahnya masih tinggi atau mencapai 25,8 persen berdasarkan data tahun 2021.

"Kendati sudah turun jika dibandingkan dengan prevalensi stunting pada tahun 2013 (58,9 persen), namun telah menjadikan Rohul sebagai salah satu kabupaten kota dari 100 kabupaten di Indonesia yang perlu mendapat penanganan serius dalam penuntasan stunting," kata Fathan dari Rohul, Selasa.

Dia mengatakan masalah stunting merupakan masalah krusial bagi pertumbuhan dan perkembangan daerah, karenanya perlu penanganan serius dalam mengatasinya dan untuk menjadi 0 persen perlu dukungan semua pihak.

Permasalahan yang banyak ditemukan dalam menurunkan kasus stunting di daerah itu karena masih kurangnya pendataan jumlah keluarga beranak stunting, serta Posyandu di Rohul banyak yang tidak aktif atau dianggap mati suri.

Baca juga: Persentase prevalensi kasus kekerdilan di Riau menurun

Baca juga: Gubes UR: Ibu bahagia bisa cegah anaknya terhindar dari stunting


"Basis data terkait kasus stunting perlu diperkuat, mengaktifkan kembali Posyandu yang telah mati suri. Ketersediaan alat antropometri untuk Posyandu harus ditambah untuk membantu akurasi data," katanya.

Berikutnya, perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia Kader Posyandu, serta melakukan penginputan data di dashboard monitoring pelaksanaan konvergensi Kemendagri.

Selain itu ia juga berharap bisa menggandeng Lembaga Baznas Rohul, sebab Baznas juga memiliki program membantu masyarakat tidak mampu, dan bahkan termasuk di dalamnya keluarga stunting.

Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Rohul, Yusman mengatakan perlu digencarkan penghimpunan data nama sesuai alamat (by name by address) yang akan dilakukan oleh TPPS nantinya.

"Saat ini di Rohul telah terbentuk 107 tim TPPS di tingkat kelurahan yang sudah mengantongi SK Bupati, sedangkan target pembentukan TPPS adalah sebanyak 145 Tim," katanya.

Keberadaan tim TPPS yang beranggota satu Tim yakni bidan, kader PKK dan juga kader BKKBN itu bisa menjadi perpanjangan tangan dalam melakukan percepatan penurunan stunting.*

Baca juga: Penderita stunting Riau capai 28.171 balita

Baca juga: Dosen Riau hasilkan tepung untuk atasi "stunting"

Pewarta: Frislidia
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2022