Satgas: Kecepatan vaksinasi COVID di Jabar turun di akhir tahun

Satgas: Kecepatan vaksinasi COVID di Jabar turun di akhir tahun

Ketua Divisi Vaksinasi pada Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Barat Dedi Supandi. ANTARA/HO-Humas Disdik Jabar.

Bandung (ANTARA) - Ketua Divisi Vaksinasi pada Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan terjadi penurunan kecepatan vaksinasi COVID-19 di sejumlah daerah di Jabar menjelang akhir tahun 2021.

Dedi Supendi, pada acara Sharing Sessions Outlook Jabar 2022 yang digelar Pokja PWI Gedung Sate, di Bandung, Kamis, mengatakan kecepatan harian vaksinasi di Jabar menurun dari 464.000 dosis vaksin per hari (puncak kecepatan vaksinasi di Jabar), kini turun menjadi 160.000 hingga 200.000 dosis vaksin per hari.

Akan tetapi, lanjut Dedi, meski kecepatan vaksinasi turun, angka raihan tersebut masih terbilang tinggi dari provinsi lainnya.

"Bukan karena vaksin kurang. Vaksin di Jabar banyak, bahkan surplus dua juta. Kita tidak kekurangan. Dan ini masih paling tinggi, kita 162 (ribu dosis per hari) dibandingkan Jawa Timur hanya 140 (ribu), Jateng 130 (ribu) bahkan DKI hanya 25 ribu dosis per hari," katanya.

Dengan adanya kondisi tersebut maka kekebalan komunal atau herd immunity secara keseluruhan di Jabar berpotensi tidak tercapai pada akhir 2021.

Lebih lanjut Dedi Supandi mengatakan penurunan capaian vaksinasi COVID-19 ini bukan karena kurangnya target vaksin, mengingat saat ini vaksin surplus dua juta dosis.

Baca juga: Jabar tambah kasus harian positif COVID-19 terbanyak

Baca juga: Polda Jabar siapkan gerai vaksin di titik pemeriksaan akhir tahun 2021


Hanya saja, kata dia, saat ini ada sejumlah faktor salah satunya sudah mulai sulit mencari masyarakat yang mau divaksin.

"Faktor kedua, banyak teman teman lansia dan di desa, dia tidak memiliki KTP. Dan pada saat mau dilakukan vaksin, puskemas menolak jika tidak ada NIK," katanya.

Karena itu, Dedi mengaku, pihaknya sudah mengajukan agar menggelar rapat khusus antara dinas sosial serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil atau disdukcapil.

"Saya minta nanti, kalau road show bareng ke salah satu titik, pada orang itu mau divaksin tapi tidak punya NIK, ya bikin saja NIK-nya, pembuatan KTP sekaligus dengan vaksin. Karena puskemas menolak jika tidak memiliki NIK. Karena bagaimanapun melakukan vaksin tidak akan masuk data jika tidak memiliki NIK," katanya.

Upaya lainnya, lanjut Dedi Supandi menjelaskan, pihaknya mewacanakan agar masyarakat yang hendak menerima bantuan sosial (bansos) harus memiliki kartu vaksin.

Dedi menambahkan, untuk meningkatkan capaian vaksin COVID-19 di Jabar pihaknya juga akan memaksimalkan juga untuk kalangan lansia karena mereka termasuk salah satu kalangan yang menjadi perhatian di mana banyak dari mereka yang ingin melaksanakan vaksinasi namun tidak memiliki KTP.

"Seperti di Kabupaten Sumedang itu bagus capaian vaksinnya namun untuk lansianya rendah. Untuk vaksinasi lansia paling tinggi di berada di Kabupaten Sukabumi," kata dia.

Baca juga: 1,8 juta jiwa lansia Jabar telah divaksin COVID-19 dosis pertama

Baca juga: Mobil Kemenparekraf-Disparbud Jabar fasilitasi vaksinasi warga desa
Pewarta : Ajat Sudrajat
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2021