Kami harus menyatakan dengan jelas bahwa pemerintah Polandia ini sedang 'bermain api'.
Warsawa (ANTARA) - Putusan mahkamah Polandia yang menentang supremasi hukum Uni Eropa (EU) dinilai telah menyeret EU ke dalam krisis eksistensial dan memperbesar kemungkinan Polandia keluar dari blok beranggotakan 27 negara itu.

Menanggapi putusan itu, Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki mengatakan negaranya ingin tetap berada di EU namun setiap negara anggota harus diperlakukan secara adil dan dihormati.

Polandia bergabung dengan kelompok ekonomi dan perdagangan yang makmur tersebut sejak 2004.

Pemerintah Polandia di Warsawa telah lama berselisih dengan Komisi Eropa di Brussels, Belgia, mengenai standar demokrasi dan kebebasan peradilannya.

Baca juga: Polandia akan terima 12 miliar dolar dari Uni Eropa

Namun putusan pada Kamis, yang menyebut sebagian hukum EU tidak sesuai dengan konstitusi Polandia, melanggar ketertiban hukum EU dan membuat Warsawa dan Brussels berseteru.

"Kami harus menyatakan dengan jelas bahwa pemerintah Polandia ini sedang 'bermain api'," kata menteri luar negeri Luksemburg Jean Asselborn saat tiba di pertemuan para menteri EU yang digelar di negaranya.

"Keutamaan hukum (Uni) Eropa sangat penting bagi persatuan Eropa dan hidup bersama di Eropa. Jika prinsip ini dilanggar, Eropa seperti yang kita kenal, yang dibentuk dengan perjanjian Roma, akan musnah,"

Menteri Urusan Eropa Prancis Clement Beaune mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi Polandia adalah serangan terhadap EU yang bisa berujung pada sanksi ekonomi bagi Warsawa.

"Ini hal yang paling serius… Ada risiko nyata jika keluar dari Uni Eropa," kata Beaune kepada BFM TV.

Dia menambahkan dirinya tak menginginkan Polandia keluar dari EU.

Pemerintah Polandia yang dikuasai partai Hukum dan Keadilan (PiS) mengatakan mereka tak merencanakan "Polexit" dan --tak seperti Inggris sebelum referendum Brexit pada 2016-- dukungan mayoritas di Polandia tetap tinggi pada keanggotaan di EU.

Baca juga: Menlu Polandia ingatkan efek domino Brexit

Mahkamah Konstitusi menyidangkan kasus tersebut setelah PM Morawiecki bertanya apakah EU bisa menghentikan upaya Polandia untuk mengubah struktur pengadilannya.

"Kami menginginkan komunitas yang saling menghormati dan bukan pengelompokan mereka yang setara dan lebih setara. Ini komunitas kami, Perserikatan kami," kata Morawiecki di Facebook, merujuk pada EU.

"Perserikatan semacam itulah yang kami inginkan dan yang akan kami bangun."

Pejabat Komisi Eropa mengatakan pada Kamis putusan itu memicu kekhawatiran serius tentang keutamaan hukum EU.

Mereka mengatakan putusan itu akan berujung pada denda dan kasus hukum yang berlarut-larut dengan Warsawa.

Sumber: Reuters

Baca juga: Polandia tidak akan ikuti jejak Inggris tinggalkan Uni Eropa

Penerjemah: Anton Santoso
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2021