Manokwari (ANTARA) - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dievaluasi berkala guna memastikan keberlanjutan dan keuntungan bisnis.
Kementerian terlebih dahulu memberikan pendampingan melalui program pelatihan literasi keuangan dan manajerial bagi setiap anggota Kopdes Merah Putih sebelum resmi beroperasi.
"Enam bulan atau setahun sekali harus dievaluasi, supaya bisa mengetahui perkembangan bisnis Kopdes Merah Putih," kata Juliantono di Manokwari, Papua Barat, Sabtu.
Menurut dia penyelenggaraan program pengembangan kapasitas Kopdes Merah Putih tentu melibatkan instansi pemerintah daerah, bank pembangunan daerah, dan bank himbara.
Metode pelatihan tersebut akan disesuaikan dengan konsep bisnis Kopdes Merah Putih mengacu pada potensi dari daerah masing-masing, sehingga operasionalnya berjalan lancar.
"Penyiapan SDM koperasi memerlukan peran kolaboratif dari pemerintah daerah dan perbankan," ujarnya.
Ia menyebut ada berbagai konsep bisnis yang disusun Satuan Tugas Kopdes Merah Putih berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yaitu simpan pinjam, sembako, dan logistik.
Kemudian, agen penjualan pupuk, agen penyaluran LPG dan BBM bersubsidi, penyerapan gabah, penyewaan traktor, penyaluran bantuan pemerintah, dan bisnis komoditas lokal unggulan.
"Model bisnis yang kami sudah susun, nanti diadopsi sesuai potensi daerah masing-masing," kata Juliantono.
Menurut dia Kopdes Merah Putih menjawab berbagai permasalahan masyarakat desa, antara lain penyerapan tenaga kerja, penguatan sistem distribusi lokal, dan simpan pinjam bunga rendah.
Pembentukan Kopdes Merah Putih merupakan wujud komitmen pemerintah memberdayakan masyarakat desa/kelurahan menjadi motor penggerak perekonomian daerah dan nasional.
"Pak Presiden target, Oktober 2025 semua Kopdes Merah Putih di Indonesia sudah mulai beroperasi," ucap Juliantono.
