KPPN Manokwari salurkan dana desa tahap I untuk lima kabupaten

Manokwari, Papua Barat (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari telah menyalurkan 100 persen atau senilai Rp246,968 miliar dana desa tahap I tahun 2025 untuk lima kabupaten Provinsi Papua Barat.

Kepala Seksi Bank KPPN Manokwari Agus Hartono di Manokwari, Papua Barat, Selasa, mengatakan penyaluran terdiri atas dana desa earmark Rp177,304 miliar dan non-earmark Rp69,663 miliar.

"Dana desa tahap I disalurkan untuk 576 desa yang tersebar di lima kabupaten wilayah kerja KPPN Manokwari," kata Agus.

Dia merinci penyaluran dana desa tahap I untuk Kabupaten Manokwari terealisasi sebanyak Rp62,714 miliar (163 desa), dan Kabupaten Teluk Bintuni Rp58,613 miliar (115 desa).

Kemudian, Kabupaten Teluk Wondama Rp58,613 miliar (75 desa), Kabupaten Pegunungan Arfak Rp66,670 miliar (166 desa), dan Kabupaten Manokwari Selatan Rp23,580 miliar (57 desa).

"Pegunungan Arfak yang terakhir ajukan penyaluran dana desa tahap I," ujar Agus.

Menurut dia, pemerintah kabupaten melalui dinas terkait dapat mengajukan penyaluran untuk desa yang sudah melengkapi dokumen syarat salur, tanpa harus menunggu keseluruhan desa.

Persyaratan penyaluran dana desa meliputi, dokumen APBDes, peraturan kepala desa tentang bantuan langsung tunai, perekaman realisasi keluarga penerima manfaat 2024, dan lainnya.

"Batas waktu penyaluran tahap I pada Juni, nah rentang waktu dari Januari itu bisa diajukan kalau ada desa yang dokumennya sudah lengkap," ucap dia.

Dokumen tersebut, kata dia, nantinya diunggah masing-masing pemerintah kabupaten melalui aplikasi OMSPAN TKD untuk diverifikasi, setelah lengkap baru dilakukan penyaluran ke masing-masing daerah.

Pagu dana desa 2025 untuk Manokwari Rp123,669 miliar, Pegunungan Arfak Rp123,551 miliar, Teluk Bintuni Rp109,819 miliar, Teluk Wondama Rp62,961 miliar, dan Manokwari Selatan Rp47,642 miliar.

Mekanisme penyaluran dana desa sesuai ketentuan Kementerian Keuangan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pertama 20 persen, tahap kedua 40 persen, dan tahap ketiga 40 persen.

"Pemanfaatan dana desa untuk BLT 25 persen, ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen, dan lainnya sesuai kebutuhan desa," tutur Agus.