Gubernur Kambu: Masyarakat harus jadi pusat dari setiap kebijakan

Sorong (ANTARA) - Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan masyarakat harus menjadi pusat dan muara dari setiap kebijakan program yang diambil oleh bupati dan wali kota di enam kabupaten kota sebagai bagian penting untuk mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif.

Menurut dia, peningkatan kualitas pelayanan publik harus diperbaiki oleh setiap kepala daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Masyarakat harus menjadi pusat dari setiap kebijakan dan program kita. Sekali lagi masyarakat harus menjadi pusat dari setiap perhatian kita," tegasnya saat membuka rapat kerja kepala daerah se-Papua Barat Daya di Sorong, Senin.

Rapat kerja kepala daerah ini, katanya merupakan momentum strategis untuk menyatukan visi misi dan menyelaraskan langkah antara pemerintah provinsi dan kota kabupaten dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang optimal, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sebagai provinsi baru, pemekaran dari provinsi induk Papua, Papua Barat Daya menghadapi berbagai tantangan dan peluang.

Oleh karena itu diperlukan kerja sama dan kesepahaman yang kuat di antara seluruh kepala daerah agar pembangunan berjalan dengan efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Mantan Bupati Asmat dua periode itu menekankan berapa hal penting terkait optimalisasi pelayanan publik, antara lain penguatan kapasitas pemerintah daerah berkaitan dengan kualitas perencanaan penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat.

"Yang kita ingin lakukan reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan menjadi kunci utama supaya pelayanan kita benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat," katanya.

Kemudian, pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah pun menjadi prioritas utama. Bahwa pemerintah harus memastikan setiap wilayah terutama daerah-daerah terpencil memiliki akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, pendidikan dan layanan kesehatan.

Selain itu, pelestarian budaya dan lingkup pembangunan harus memperhatikan kearifan lokal dan kelestarian lingkungan sebagai warisan bagi generasi yang akan datang.

"Selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program penanggulangan kemiskinan, peningkatan ekonomi lokal serta pemberdayaan masyarakat adat harus terus menjadi prioritas kita bersama," harapnya.

Gubernur Elisa mengakui bahwa pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya masih belum optimal yang ditunjukkan melalui rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingginya tingkat kemiskinan serta prevalensi stunting yang masih tinggi.

Berdasarkan data dari Baperida Provinsi Papua Barat Daya, persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Barat Daya pada 2024 sebesar 16,95 persen, masih lebih tinggi dari angka nasional.

Selanjutnya IPM Provinsi Papua Barat Daya mengalami peningkatan, namun masih di bawah capaian nasional.Pada tahun 2021, Kota Sorong memiliki capaian IPM di atas angka provinsi sebesar 80,55 persen dari angka Provinsi Papua Barat Daya sebesar 69.65 persen.

Capaian IPM di Kabupaten Sorong Selatan sebesar 64,54, Kabupaten Tambrauw 58,31 persen, Maybrat 61,83 persen, Kabupaten Raja Ampat 66,60 persen.