Manokwari (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren meminta Badan Gizi Nasional (BGN) di daerah untuk menggandeng Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Dapur sehat harus bekerja sama dengan BPOM. Ini penting untuk memastikan makanan yang disediakan aman,” kata Obet di Manokwari, Papua Barat, Selasa.
Pelibatan BPOM khususnya di Papua Barat, menurut dia, secara kultural juga dapat diterima oleh masyarakat Papua, mengingat Kepala BPOM Manokwari yang membawahi wilayah Papua Barat dipimpin oleh orang Papua, sehingga dapat dipercaya oleh sesama orang Papua.
Selain itu, lanjutnya, kerja sama BGN melalui dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan BPOM juga untuk memastikan keamanan makanan yang dikonsumsi para pelajar.
Ia mengatakan dapur sehat SPPG harus melakukan langkah-langkah antisipasi agar setiap makanan seperti sayur dan lauk yang dikonsumsi harus dipastikan kesehatannya. Apalagi tujuan utama dari Pprogram MBG adalah mencerdaskan anak-anak Indonesia dengan memberikan makanan yang bergizi dan sehat kepada anak-anak.
“Jangan menunggu ada masalah dalam pembagian MBG, seperti makanan basi atau bahkan ada anak yang sakit setelah memakan MBG baru melibatkan BPOM. Harus terbangun kerja sama dari awal dan dapur sehat tidak jalan sendiri,” ujarnya.
Kepala Balai POM Manokwari Agustince Werimon mengatakan pihaknya sudah difasilitasi oleh Komisi IX DPR RI agar dapat terjalin kerja sama antara BGN dan BPOM dalam pelaksanaan Program MBG di Manokwari.
Kerja sama tersebut sudah terjalin, kata dia, namun tidak pada semua dapur sehat. Dari empat dapur sehat di Manokwari, hanya dua dapur sehat yang bekerja sama dengan BPOM. Kerja sama tersebut dalam hal pemberian sertifikat keamanan pangan pada para pegawai yang bekerja di dapur sehat.
Kedua dapur SPPG yang sudah mendapat sertifikat keamanan pangan yaitu SPPG Kodim 1801 Manokwari dan SPPG swasta di Reremi, Manokwari Barat. Dengan sudah memiliki sertifikat keamanan pangan, maka pengelola kedua SPPG tersebut sudah dapat mengurus sertifikat layak higienis dan sanitasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes).
Menurutnya, setiap SPPG wajib memperoleh sertifikat layak higienis dan sanitasi dari Dinkes karena SPPG menyediakan makanan siap saji. Sedangkan BPOM hanya memiliki kompetensi untuk memberikan penyuluhan dan mengeluarkan sertifikat keamanan pangan kepada pengelola SPPG.
“Kami punya inisiatif sendiri, setiap ada dapur sehat baru, kami datangi dan periksa serta tawarkan untuk melatih atau memberikan penyuluhan pada pekerjanya terkait penyuluhan keamanan pangan,” ucapnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPR RI minta BGN gandeng BPOM dalam pelaksanaan MBG di daerah
