Manokwari (ANTARA) - Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Filep Wamafma mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat mengevaluasi perusahaan BP Tangguh, yang dinilai tidak memberikan kontribusi besar bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Jika ada perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam di Papua Barat tapi kemudian tidak mau berkontribusi untuk pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan masyarakat maka harus dievaluasi izinnya,” ujar Filep di Manokwari, Senin.
Ia menyebut. di wilayah Papua Barat tepatnya di Kabupaten Bintuni, terdapat perusahaan berskala internasional yang diberikan izin untuk mengelola sumber daya gas bumi yaitu British Petroleum (BP) Tangguh LNG.
Filep menilai selama ini keberadaan BP Tangguh tidak terlalu memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat, termasuk di sektor pendidikan dan kesehatan.
Program-program tanggung jawab sosial perusahaan dipandang kurang mampu mengangkat harkat martabat masyarakat terutama orang asli Papua yang tinggal di Papua Barat.
"Perusahaan yang beroperasi di bawah pengawasan SKK Migas dan mulai berproduksi sejak 2009 tersebut kontribusi-nya masih jauh dari harapan masyarakat," kritik Filep.
Sehubungan dengan itu, ia mendesak DPRP Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan Gubernur Papua Barat segera memanggil pimpinan BP Tangguh agar menjelaskan kontribusi tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah di Papua Barat.
Filep sangat berharap BP Tangguh belajar banyak dari keberadaan PT Freeport Indonesia yang beroperasi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
PT Freeport Indonesia, katanya, menjalankan program CSR dan berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk lembaga Universitas Papua (Unipa) di Manokwari dan Pemprov Papua Barat.
"Masyarakat OAP sebagai pemilik alam seharusnya mendapat perhatian lebih banyak dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penghasilan dari alam Papua," tutur Filep.
Ia juga mendesak BP Tangguh segera mengambil tindakan nyata dalam program CSR agar dampak kehadirannya dirasakan masyarakat OAP di Papua Barat.
“Jangan seperti orang mencuri, mengambil SDA tapi tidak memikirkan dampak pada anak cucu orang Papua,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi, pejabat BP Tangguh yang tidak mau disebutkan namanya menyebut perusahaan telah bekerjasama selama 5 tahun dengan Unipa sejak 2020 dan masih aktif hingga 2025.
Melalui kerja sama tersebut, pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) difasilitasi oleh Unipa sesuai dengan keahlian akademisi yang dimiliki kampus tersebut.
Di bidang pendidikan BP Tangguh berkolaborasi dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unipa dalam program guru PPL (Program Pengalaman Lapangan) yang ditempatkan di kampung-kampung yang mengalami kekurangan tenaga pengajar.
Selain itu, juga dilakukan kajian literasi di wilayah sekitar proyek LNG Tangguh serta pendampingan dalam penyusunan kurikulum kontekstual di sekolah-sekolah pendampingan.
Sedangkan di bidang ekonomi dan lingkungan, BP Tangguh melakukan pengembangan program ekonomi masyarakat, dukungan terhadap program perikanan berkelanjutan serta kegiatan penanaman bakau (mangrove) untuk pemulihan dan konservasi lingkungan.
