Papua Barat alokasikan Rp5 miliar untuk beasiswa dokter spesialis OAP

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran sebanyak Rp5 miliar untuk program beasiswa pendidikan dokter spesialis bagi dokter orang asli Papua (OAP).

Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat dr Alwan Rimosan di Manokwari, Senin, mengatakan pembiayaan program pendidikan dokter spesialis bersumber dari dana otonomi khusus (otsus).

Pemerintah provinsi menargetkan penerima program peningkatan kompetensi dan kualifikasi bagi OAP sebanyak 23 orang, dan program tersebut merupakan keberlanjutan dari tahun 2024.

"Tahun 2024 ada 16 OAP yang menjalani program pendidikan dokter spesialis, dan tahun ini target 23 orang," kata Alwan.

Dia menyebut pelaksanaan program dimaksud diakomodasi melalui Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 211 Tahun 2024 tentang Penerimaan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis Otsus.

Hal itu relevan dengan Perdasus Papua Barat Nomor 4 Tahun 2021 soal penggunaan dana otsus untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Penerima program nanti diseleksi, tapi seleksi administrasi untuk memastikan keaslian OAP," ujarnya.\Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Judson Ferdinandus Waprak menilai beasiswa pendidikan dokter OAP menjadi solusi jangka panjang mengatasi masalah keterbatasan tenaga dokter spesialis.

Mekanisme penyelenggaraan beasiswa pendidikan kedokteran harus dirumuskan dengan bijak, sehingga dapat diakses oleh anak-anak asli Papua di tujuh kabupaten di Papua Barat.

"Supaya ke depannya Papua Barat tidak lagu bergantung dengan dokter kontrak dari luar provinsi," kata dia.

Menurut dia sejumlah rumah sakit di Papua Barat yang dibangun pemerintah telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, namun terdapat kekurangan tenaga dokter spesialis.

Hal tersebut mengharuskan pemerintah daerah melalui manajemen rumah sakit mencari dokter spesialis dari luar Provinsi Papua Barat untuk dikontrak selama beberapa tahun ke depan.

"Fasilitas rumah sakit sudah bagus, tapi dokter spesialis kurang. Kalau kontrak terus ya, tentu habiskan banyak uang dan tidak efisien," ujar dia.

Berdasarkan dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua Barat 2025-2029 terdapat 237 dokter yang bertugas di 12 rumah sakit pemerintah dan satu rumah sakit swasta.

Mereka tersebar di Kabupaten Manokwari 38 orang, Teluk Bintuni 28 orang, Kaimana 19 orang, Fakfak 16 orang, Teluk Wondama 14 orang, Pegunungan Arfak sembilan orang, dan Manokwari Selatan enam orang.