Sorong (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) sebagai bentuk kesepakatan mewujudkan satu data guna mendukung pembangunan di provinsi ke-38 itu.
Kepala BPS Papua Barat Daya, Merry, di Sorong, Kamis, menjelaskan BPS sebagai lembaga pemerintah yang independen tentunya berkomitmen ikut berperan aktif melalui penyediaan data konkret guna mendukung perumusan program strategis pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
"Kami terus berupaya menyediakan data statistik yang berkualitas untuk kepentingan pembangunan," ujarnya usai menandatangani MoU dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kota Sorong.
Data statistik itu, katanya, terus dirilis setiap bulan terkait data indikator makro yang di dalamnya ada inflasi, nilai tukar petani, kepariwisataan, ekspor impor, transportasi, juga data BPS terkini yang bisa diakses melalui website BPS.
"Kami juga berterima kasih kepada Bapak Gubernur Papua Barat Daya yang telah bersedia menandatangani perjanjian kerja sama terkait dengan satu data Papua Barat Daya," ucapnya.
Dia berharap, kerja sama untuk mewujudkan satu data Papua Barat Daya ini nantinya terimplementasi melalui organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah setempat.
Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, BPS sebagai pembina data sektoral berperan aktif untuk melakukan pembinaan statistik sektoral kepada OPD yang ada di Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
"Sehingga data sektoral yang ada di OPD itu dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan di provinsi ke-38 itu," katanya.*
