Pemprov Papua Barat targetkan pengangguran turun jadi 3,93 persen

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menargetkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2026 turun sebesar 0,50 persen poin menjadi 3,93 persen dibanding tahun 2024.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Papua Barat Jandri Salakory di Manokwari, Rabu, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan program pelatihan berbasis skill bagi tenaga kerja lokal.

Hal itu bermaksud agar proses pendistribusian tenaga kerja lokal dilakukan dengan maksimal sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku secara nasional oleh masing-masing perusahaan.

"Tahun 2026 kami akan selenggarakan program pelatihan berbasis kompetensi maupun kejuruan bagi tenaga kerja lokal," kata Jandri.

Pihaknya, kata dia, akan bekerja sama dengan lembaga pelatihan tersertifikasi, seperti Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemenaker di Sorong, Lembaga Pelatihan Kejuruan, serta Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).

Menurutnya penyelenggaraan program pelatihan bagi tenaga kerja lokal tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, melainkan menjadi tanggung jawab bersama tujuh pemerintah kabupaten melalui Disnakertrans.

"Target penurunan tingkat pengangguran terbuka butuh kolaborasi dengan kabupaten. Semua program harus sinkron, supaya target tercapai," kata Jandri.

Dia mengaku banyak perusahaan yang berinvestasi di Papua Barat mengajukan kebutuhan tenaga satuan pengamanan (satpam) asli Papua, namun ketersediaannya sangat terbatas dan belum memenuhi standar.

Pihaknya kemudian merencanakan program kerja sama dengan Kepolisian Daerah Papua Barat untuk menyelenggarakan pelatihan tenaga satpam bagi orang asli Papua pada tahun 2026.

"Kualifikasi menjadi seorang satpam dibutuhkan sertifikasi khusus yang diterbitkan oleh pihak kepolisian," ucapnya.

Menurut Jandri, sebelum Papua Barat dimekarkan menjadi dua provinsi yaitu Papua Barat Daya, pelatihan tenaga kerja lokal dipusatkan di Balai Latihan Kerja (BLK) Sorong milik Kemenaker.

Pemprov Papua Barat berkomitmen menyelesaikan pembangunan BLK terintegrasi di Kabupaten Manokwari Selatan secara bertahap guna menjawab kebutuhan tenaga kerja terlatih.

"Kabupaten yang sudah punya BLK, yaitu Teluk Wondama, Fakfak dan Teluk Bintuni. Makanya, kami dorong agar kabupaten lain juga bangun BLK," katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di Papua Barat yang menganggur pada Agustus 2024 tercatat sebanyak 12.511 orang dari angkatan kerja 302.588 orang.

Dengan demikian, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 290.077 orang terdiri atas 182.433 pekerja penuh, 76.024 orang pekerja paruh waktu, dan 31.620 orang setengah pengangguran.