Timika (ANTARA) - Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika dalam rangka untuk mengevaluasi perkembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah, Kamis.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin di Timika, Kamis, mengatakan kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika merupakan tidak lanjut dari Kemendagri terkait evaluasi perkembangan DOB dan hasil dari evaluasi akan kembali dirapatkan dalam rapat DPR RI.
"Kami ke sini bukan untuk bertanya lebih banyak tetapi kami ingin lebih banyak mendengar yang sesungguhnya dan sesuai kenyataan yang terjadi di Papua Tengah," katanya.
Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik mengatakan untuk mendorong pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) di Papua Tengah maka kunjungan kerja (Kunker) saat ini dilaksanakan sehingga dapat didiskusikan evaluasi DOB.
"Kunker ini ikhtiar kami untuk melihat evaluasi DOB dan saya melihat yang paling progresif adalah Papua Tengah," katanya.
Menurutnya Malik, keberhasilan sebuah sistem tergantung pada aktor ataupun leading sektor dari pimpinan dan di Papua Tengah telah terlihat capaian kinerja nya yang telah berjalan selama tiga tahun.
"Kami hadir untuk berikan ruang kepada Gubernur dan jajarannya untuk menyampaikan apa saja yang berkaitan dengan penyiapan sarana dan prasarana yang telah berproses dan sementara berproses," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa mengatakan Papua Tengah tergolong provinsi masih baru dan sementara sedang menjalani proses penting dalam pembangunan pondasi pemerintahan pelaksanaan pelayanan publik dan penataan kelembagaan.
"Kami memahami bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak bergantung pada semangat dan kerja keras kami di daerah tapi juga dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat dan pengawasan serta arahan dari DPR RI terkhusus Komisi II DPR RI," katanya
Pihaknya berharap dengan adanya kunker dari Komisi II DPR RI bisa memberikan arahan sekaligus dukungan terhadap tantangan nyata yang pihaknya hadapi baik dalam regulasi tata pemerintahan pelaksanaan Pemilu maupun pembangunan daerah kedepannya.
