Pemprov Papua Barat Daya dan Pemkot Sorong luncurkan sekolah gratis

Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) dan Pemerintah Kota Sorong meluncurkan program sekolah gratis bagi satuan pendidikan baik swasta maupun negeri sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan pendidikan di wilayah itu.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, di Sorong, Jumat, mengatakan kebijakan sekolah gratis bukan sekadar janji politik, tetapi bentuk nyata komitmen terhadap masa depan generasi muda di Papua Barat Daya.

“Sekolah gratis ini bukan soal janji, tetapi untuk masa depan anak-anak negeri ini. Kita punya kewajiban untuk mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa,” Kata Elisa Kambu dalam sambutan pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 yang dirayakan di Halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya.

Kebijakan sekolah gratis, terutama dalam bentuk penghapusan biaya pendaftaran dan biaya masuk sekolah, sudah merupakan keputusan pemerintah.

Gubernur berpesan jika ada sekolah melakukan pungutan supaya melapor atau mengadu ke Pemerintah Kota Sorong.

"Kalau ada pungutan di sekolah, lapor langsung ke wali kota. Karena kewenangan ada di wali kota, bukan di gubernur,” kata Elisa Kambu.

Gubernur mengingatkan agar seluruh kebijakan sekolah gratis dijalankan secara maksimal dan tidak menyisakan beban bagi masyarakat.

“Kita akan intervensi dan dukung penuh Pak Wali Kota dalam mewujudkan sekolah gratis ini. Sekolah gratis, bukan pendidikan gratis. Kita semua harus pahami perbedaan,” ucap dia

Ia juga mendorong agar konsolidasi data dilakukan secara tepat oleh semua pihak terkait, termasuk para kepala sekolah dan komite, agar implementasi kebijakan berjalan lancar.

Pemprov Papua Barat Daya juga berencana mendorong lahirnya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) sebagai payung hukum atas pelaksanaan kebijakan ini.

“Kami di provinsi sudah sepakat dengan Pak Wali Kota. Biaya-biaya ini akan dihitung dan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Yang penting, semangatnya untuk memberikan akses pendidikan yang layak bagi semua anak-anak di negeri ini,” ujar Elisa.

Wali Kota Sorong Septinus Lobat mengatakan, melalui peluncuran ini maka sekolah gratis di Kota Sorong sudah mulai diterapkan.

"Ada beberapa komponen yang digratiskan dalam sekolah gratis di Kota Sorong, seperti pembebasan biaya pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2025/2026, SPP, uang pembangunan, uang buku dan baju seragam," beber Wali Kota Sorong.

Dia mengatakan, sekolah gratis di Kota Sorong ini menyasar seluruh satuan pendidikan negeri maupun swasta. Kecuali 23 sekolah swasta elit diantaranya Averos, Golden Gate, Shine School.

"Itu tidak masuk karena orang tuanya mampu. Itu kita tidak intervensi," ujarnya.

Sumber anggaran sekolah gratis di Kota Sorong menggunakan tiga sharing dana, yakni APBD, DAU dan Dana Otsus.

"Kami mohon doa, supaya pendidikan gratis berjalan lancar. Walaupun kami masuk APBD sudah ditetapkan, tapi kami melakukan pergeseran untuk kepentingan masyarakat kota Sorong. Itu janji kampanye kami," ucapnya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong Arby William Mamangsa menyebutkan sekitar 26.000 siswa di sekolah negeri akan dibebaskan dari seluruh biaya, termasuk uang komite dan pungutan lainnya.

Diperkirakan, akan ada tambahan 16.000 siswa baru pada tahun ajaran mendatang. Sekolah swasta juga akan mendapat bantuan, terutama yang dikategorikan kurang mampu.