Pemprov harap PAPPRI Papua Barat lahirkan musik lokal berkualitas

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat mengharapkan kehadiran Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) daerah setempat dapat melahirkan musik lokal yang berkualitas.

Saat pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pengurus PAPPRI Papua Barat periode 2025-2030 di Manokwari, Jumat, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Eduard Towansiba mengatakan organisasi profesional itu memiliki tanggung jawab mengangkat dan melestarikan nilai-nilai budaya melalui musik dan pertunjukan tradisional.

Musik tradisional tanah Papua seperti ritme tifa, syair etnik Arfak dan Moi, serta lagu kontemporer, katanya, merupakan kekayaan identitas yang patut dikembangkan pada masa mendatang.

"Pemerintah mengharapkan PAPPRI bisa melahirkan karya musik yang mencerminkan nilai keindonesiaan serta kekayaan budaya lokal," kata dia.

Selain itu, kata dia, PAPPRI turut berperan menjaga eksistensi karya seni anak bangsa sekaligus memperjuangkan perlindungan hak cipta sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Pemerintah provinsi berkomitmen mendukung program positif yang diinisiasi PAPPRI, terutama dalam menyediakan ruang ekspresi kreatif dan produktif bagi generasi muda di Papua Barat.

"Bangun sinergi dengan pemerintah supaya bisa selenggarakan festival, pelatihan, atau pelestarian musik tradisional," ujar Eduard.

Menurut dia, seni dan budaya menjadi bagian integral pembangunan ekonomi kreatif nasional yang mampu mengangkat potensi lokal, instrumen diplomasi budaya bangsa, serta lapangan kerja.

Pelantikan DPD PAPPRI Papua Barat yang diketuai oleh Roberth Hammar sebagai langkah awal merevitalisasi musik daerah yang berdaya saing global namun tetap berpijak pada kearifan lokal.

"Nyalakan cahaya seni dari ufuk timur Indonesia, dan jadikan musik jembatan perdamaian, kekuatan pembangunan, dan suara nurani rakyat," katanya.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PAPPRI Tony Wenas menyebut ada 28 provinsi yang sudah membentuk DPD PAPPRI, termasuk Papua Barat, sehingga tersisa 10 provinsi di Indonesia.

Pelantikan pengurus DPD PAPPRI Papua Barat diharapkan berdampak positif terhadap ekosistem seni musik lokal yang mampu bersaing dengan provinsi lain, bahkan secara internasional.

"Pembentukan DPD PAPPRI Papua Barat menjadi yang pertama di tanah Papua. Nanti kami akan bentuk DPD PAPPRI lima provinsi lain di tanah Papua," katanya.

Ketua DPD PAPPRI Papua Barat Roberth Hammar menjelaskan pelantikan pengurus mengalami penundaan lebih dari satu tahun karena berbagai kendala.

Pelantikan pengurus DPD tidak sekadar seremoni melainkan amanat dan tanggung jawab yang diberikan DPP PAPPRI terkait dengan pengembangan seni di Papua Barat.

"Tujuannya memajukan seniman di Papua Barat. Ini momen bangkit memberi kemajuan bagi semua seniman di Papua Barat," ujarnya.