Sorong (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia RI melaksanakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Papua Barat Daya untuk mendengar secara detail implementasi Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan sekaligus memastikan program itu berjalan optimal di provinsi ke-38 itu.
Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan, di Sorong, Rabu, menjelaskan kedatangannya ke Papua Barat Daya untuk memastikan Program MBG ini berjalan tanpa adanya keraguan di setiap daerah khususnya di wilayah ini.
Karena adanya informasi yang tersampaikan kepada Kementerian HAM mengenai program ini tentang keraguan dari beberapa titik daerah di Papua, sehingga pihaknya turun untuk menggali informasi dan memastikan keraguan itu tidak terjadi di Papua Barat Daya.
"Tetapi saya berterima kasih dan memberikan penghargaan ternyata di beberapa kabupaten dan kota di Papua Barat Daya sudah menjalankan Program MBG ini," jelasnya usai mengikuti rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong, Rabu.
Dalam pertemuan itu, katanya, sudah banyak hal disampaikan pemerintah daerah baik menyangkut implementasi Program MBG dan juga kendala yang ada, tentunya akan menjadi catatan penting untuk nantinya disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN)
"Seperti menyangkut perwakilan BGN di Papua Barat Daya guna mempermudah koordinasi, dan juga kendala soal pengadaan tanah pembangunan dapur sehat yang berhubungan dengan hak ulayat, akan menjadi perhatian kami untuk disampaikan kepada BGN," bebernya.
Kendatipun Kementerian HAM tidak masuk di dalam hal-hal teknis karena sudah ada badan yang mengatur soal Program MBG, namun informasi itu akan tetap menjadi prioritas untuk disampaikan sehingga implementasi program strategis itu benar-benar optimal di Papua Barat Daya.
"Yang menjadi konsentrasi utama kami adalah memastikan setiap daerah tidak merasa ragu terhadap Program MBG ini," ujarnya.
Dia memberikan apresiasi kepada Pemerintah Papua Barat Daya yang telah menjalankan program strategis itu. Itu artinya keraguan terhadap Program MBG di Papua Barat Daya benar-benar tidak ada sama sekali.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengatakan implementasi Program MBG ini baru berjalan di Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Sekatan. Sementara tiga Kabupaten lain Kabupaten Maybrat, Raja Ampat dan Tambrauw masih dalam program menuju penerapan program itu.
"Kabupaten lain masih proses pembangunan dapur sehat," katanya.
Dia pun mengakui bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya pun tengah menunggu petunjuk teknis terkait dengan kewenangan dan kebijakan anggaran penerapan program strategis itu.
"Kita masih menunggu, namun yang pastinya di beberapa daerah di provinsi ini sudah jalankan program itu," ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kementerian HAM pastikan Program MBG berjalan di Papua Barat Daya
