Kemenag Papua Barat bahas penyusunan empat desain layanan publik

Manokwari (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Papua Barat membahas penyusunan empat desain layanan publik yang disesuaikan dengan dokumen program kerja tahun 2025.

Empat desain dimaksud meliputi layanan urusan keagamaan, layanan pendidikan agama dan keagamaan, layanan kerukunan antarumat beragama, serta layanan transformasi digital.

"Supaya layanan Kemenag semakin berkualitas dan dekat dengan masyarakat," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenag Papua Barat Luksen Jems Mayor saat rapat kerja di Manokwari, Selasa.

Menurut dia seluruh jajaran Kemenag di Papua Barat maupun Papua Barat Daya harus meningkatkan etos kerja guna merealisasikan pelayanan publik yang maksimal.

Hal tersebut tidak terlepas dari penerapan tagline "Mentari" yang merupakan akronim dari melayani tanpa korupsi dan pungutan liar karena akan merusak citra Kemenag.

"Tagline ini perlu digelorakan dan dibuktikan bahwa jajaran Kemenag bebas dari praktik korupsi," ujar Luksen.

Dia juga mengingatkan semua satu kerja Kemenag Papua Barat mengampanyekan kurikulum cinta dan ekoteologi ke setiap sekolah berbasis keagamaan, dan rumah-rumah ibadah.

Kurikulum itu sejalan dengan Gerakan Masyarakat Papua Penuh Damai (Gemar Papeda) yang harus diaplikasikan semua umat beragama di lingkungan kerja dan tempat tinggal masing-masing.

"Layanan Gemar Papeda juga harus diperkuat dan dirumuskan dalam setiap program kerja," ucap Luksen.

Baca juga: Kemenag Papua Barat sebut 300 jamaah sudah lunasi biaya perjalanan haji

Kepala Bagian Tata Usaha Kemenag Papua Barat Abdul Rumkel menjelaskan, penyusunan desain empat layanan itu merupakan turunan dari program Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Konsep pelayanan yang diterapkan Kemenag harus berorientasi pada kesejahteraan sosial kemasyarakatan, keadilan, kemakmuran, dan peningkatan toleransi antarumat beragama.

"Artinya, semua layanan dari Kementerian Agama harus dekat dan umat beragama dapat dirasakan manfaatnya," ujar Abdul.

Melalui penyusunan desain layanan, kata dia, Kemenag menargetkan indeks kerukunan agama Papua Barat tahun 2025 mendekati nilai maksimal atau berada pada level sepuluh besar.

Upaya tersebut membutuhkan dukungan dan peran aktif dari pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat untuk menggelorakan moderasi beragama.

"Kalau internal Kemenag, kami punya penyuluh-penyuluh agama yang selalu mengedukasi masyarakat agar saling menghargai satu sama lain," kata Abdul.