Pemkab Manokwari: Efisiensi anggaran terfokus proyek infrastruktur

Manokwari (ANTARA) - Kebijakan efisien anggaran yang diterapkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Manokwari, Papua Barat lebih terfokus pada proyek infrastruktur atau proyek fisik.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Corneles E. Wondiwoy di Manokwari, Senin, ABPD Manokwari tahun 2025 mengalami pengurangan Rp60 miliar dari total pagu sebanyak Rp1,43 triliun.

“Dari total pengurangan Rp60 miliar tersebut, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) spesifik grand di Dinas PU ada Rp19 miliar sisanya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. Fokus efisiensi lebih ke proyek fisik atau infrastruktur,” ujarnya.

Ia mengatakan, program-program lain pada Pemkab Manokwari yang tidak berhubungan dengan pembangunan fisik atau infrastruktur tidak terlalu berpengaruh dengan efisiensi anggaran pemerintah pusat.

Namun dengan adanya penurunan dana transfer ke daerah (TKD) tersebut mempengaruhi postur APBD 2025 sehingga Pemkab Manokwari perlu melakukan revisi atau perbaikan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penganggaran.

Belanja daerah yang sudah dituangkan dalam program di APBD tahun 2025 harus diubah sesuai dengan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan surat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD.

Ia menjelaskan, dari tujuh kabupaten di Papua Barat hanya Kabupaten Manokwari dan Kaimana yang sudah final dokumen APBD 2025 di Kemendagri maupun Kemenkeu.

Saat ini Bappeda Manokwari tengah menyusun perubahan RKPD sebelum Pemkab Manokwari melakukan sinkronisasi dengan pemerintah pusat untuk proses pergeseran dan pengurangan belanja.

“Kalau sudah dilakukan sinkronisasi, maka program dan anggaran pada APBD 2025 yang baru sudah bisa ditetapkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Nanti setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik baru bisa penetapan DPA dan dibagikan ke OPD,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat apakah perlu penetapan APBD induk tahun 2025 melalui DPRD lagi atau tidak.