Dandim Kaimana: 20 sekolah jadi sasaran program MBG perdana

Manokwari (ANTARA) - Komando Daerah Militer (Dandim) 1804/Kaimana, Papua Barat, Letkol Arm Debi Irawan menyebut bahwa ada 20 sekolah dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK menjadi sasaran pelaksanaan perdana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah itu.

Komandan Kodim 1804/Kaimana Letkol Arm Debi Irawan di Kaimana, Senin, mengatakan pendistribusian makanan program MBG ke semua sekolah akan dilakukan secara bertahap.

Puluhan sekolah yang menjadi sasaran pelaksanaan perdana program dimaksud terdiri atas delapan PAUD, enam TK, tiga SD, dua SMP, dan satu SMA dengan 3.217 kotak makanan.

"Distribusi program MBG bertahap, sampai semua sekolah yang ada di Kabupaten Kaimana terakomodasi" kata Dandim selaku Ketua Pelaksana MBG wilayah Kaimana.

Dia menyebut bahwa target siswa penerima program MBG pada Maret 2025 sebanyak 6 ribu siswa, dan ke depannya target akan meningkat kurang lebih 18 ribu siswa untuk satu tahun.

Terdapat dua dapur yang dipercayakan oleh Tim Pelaksana MBG di Kaimana untuk menyiapkan paket makanan bergizi untuk didistribusikan kepada siswa pada tahap awal.

“Kami kerja sama dengan TNI Angkatan Laut, sehingga makanan yang sudah siap langsung disalurkan ke beberapa lokasi kepulauan,” ujarnya.

Adapun sekolah yang terlayani saat peluncuran MBG meliputi, PAUD Aisyiyah Busnatul Athfal (28 paket), PAUD El-Shaday (14 paket), PAUD Kuntum PKK (13 paket), PAUD Masa Depan Cerah (34 paket), PAUD Solafide (34 Paket), PAUD Torsina (25 Paket).

PAUD Terpadu ST Martinus Kaimana (66 paket), PAUD Teratai Coa (32 paket), TK Islam Terpadu Nurul Ashar (26 paket), TK Kuntum PKK (103 paket), TK Parakletos (35 paket), TK Umul Quro (32 paket), TK Kartika XXII-2 (34 aket).

TK Negeri Senja Indah (83 paket), SD Negeri Krooy (702 paket), SD Negeri 4 Kaimana (343 paket), SD Negeri Coa (285 paket), SMP Negeri 3 Kaimana (410 paket), SMP Negeri 6 Kaimana (215 Paket), dan SMA Negeri 2 Kaimana sebanyak 703 paket.

Peluncuran program MBG di Kaimana turut dihadiri oleh sejumlah forum pimpinan daerah yang berkaitan langsung dengan program tersebut, seperti Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.