Pembangunan infastruktur air bersih di Jayapura terkendala hak ulayat

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setempat menyebutkan pembangunan sistem penyediaan air minum yang berada di intake Siborgonyi, Distrik Heram, Kota Jayapura, terhenti karena palang dari pemilik hak ulayat.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, Amos Wenda di Jayapura, Jumat, mengatakan untuk itu bersama inspektorat akan meninjau kembali lokasi tersebut sehingga diharapkan ada hasil yang baik.

“Jadi kami sudah melakukan pertemuan dengan inspektorat dan juga menggelar rapat, hanya saja hingga kini belum ada penyelesaian sehingga pembangunan dihentikan sementara,” katanya.

Menurut Amos, pihaknya sangat menyesalkan adanya aksi tersebut karena ini untuk kemasyarakatan.

“Jadi untuk menyelesaikan ini akhirnya kami mengarahkan pengusaha dan pihak ketiga bertemu wali kota, namun setelah pertemuan tersebut ada permintaan tambahan dana yang lebih besar,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diterima,, kata dia, pemilik hak ulayat mintanya uang ganti rugi sebesar Rp1,2 miliar.

“Meski begitu kami akan terus melakukan pekerjaan, batas yang penting prinsipnya pemerintah akan membangun sesuai dengan perencanaan yang ada karena ditakutkan ini menjadi temuan,” katanya.

Dia menambahkan terjadinya keterlambatan pembangunan karena adanya aksi palang-memalang sehingga diharapkan ke depan tidak ada lagi hal seperti ini.

“Sebenarnya anggaran kami untuk membangun itu cukup, hanya saja karena adanya aksi pemalangan maka target kadang tidak sesuai,” ucapnya.

Sekadar diketahui, intake Siborgonyi adalah sumber air baru di Kota Jayapura yang akan dibangun guna meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Sumber air baru ini memiliki kapasitas 220 liter/detik dan diperkirakan akan dimanfaatkan 100 liter/detik dengan jam pelayanan air bersih di Kota Jayapura bisa lebih ditingkatkan.