Manokwari (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere mengajak seluruh lapisan masyarakat di provinsi tersebut menanggalkan perbedaan politik demi keberhasilan program pembangunan daerah.
Masyarakat harus menerima putusan dismissal Mahkamah Konstitusi atas sengketa Pilkada 2024 dari enam kabupaten, yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Fakfak.
"Kembali jalin tali kasih sayang, silaturahmi, dan jangan lagi ada perbedaan politik dalam kehidupan sehari-hari. Pesta demokrasi sudah selesai," kata Ali Baham di Manokwari, Kamis.
Menurut dia pilkada merupakan bagian dari proses demokrasi mencari calon pemimpin, dan masyarakat tanpa terkecuali memiliki hak yang sama dalam mengakses semua layanan.
Hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum (KPU) enam kabupaten di Papua Barat menggelar pleno penetapan bupati dan wakil bupati terpilih.
"Tidak boleh ada diskriminasi dalam memberikan pelayanan publik. Semua masyarakat punya hak yang sama," pesan Ali Baham.
Dia kemudian mengapresiasi peran aktif semua komponen masyarakat di tujuh kabupaten se-Papua Barat yang berhasil menjaga stabilitas keamanan daerah selama Pilkada 2024.
Hal tersebut mencerminkan masyarakat Papua Barat semakin dewasa menyikapi dinamika politik, sehingga ketidakpuasan terhadap hasil pilkada ditempuh melalui jalur persidangan.
"Dengan semangat persatuan dan kesatuan, mari kita semua menjaga kedamaian dan keharmonisan di Papua Barat," kata Ali Baham.
Perlu diketahui, dari tujuh kabupaten di Papua Barat, hanya Kabupaten Pegunungan Arfak yang tidak mengajukan gugatan atas hasil Pilkada 2024 kepada Mahkamah Konstitusi.
Ali Baham ajak masyarakat tanggalkan perbedaan politik
Kamis, 6 Februari 2025 20:35 WIB
Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere memberikan keterangan kepada awak media di Manokwari. (ANTARA/Fransiskus Salu Weking)
