Manokwari (ANTARA) - Akademisi Universitas Papua (Unipa) Manokwari, Papua Barat meminta para calon kepala daerah yang kini ikut kontestasi Pilkada 2024 mampu memberikan solusi untuk penguatan ekonomi di wilayah itu.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unipa Rully N. Wurarah di Manokwari, Kamis, mengatakan tingkat perekonomian di berbagai kabupaten masih berada pada level rendah sehingga perlu dipikirkan solusi untuk penguatan ekonomi.
"Seorang calon kepala daerah baik gubernur maupun bupati, visi misi dan program utamanya harus mampu menjawab berbagai persoalan untuk pengembangan ekonomi masyarakat yang ada di daerah," kata Rully.
Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Papua Barat yang cukup rendah, dimana kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) secara nasional masih kecil yaitu di bawah 5 persen.
Kondisi itu dinilai masih ketinggalan dengan daerah lain di Indonesia seperti di Pulau Jawa yang menyumbang 50 persen PDRB nasional, Sumatera 20 persen dan Kalimantan 15 persen.
Rendahnya pertumbuhan ekonomi di Papua Barat justru terlihat berbanding terbalik dengan potensi kekayaan baik sektor kelautan maupun sumber daya alam lainnya yang berlimpah.
Permasalahan tersebut harus menjadi perhatian utama dan mampu dijawab oleh calon kepala daerah baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten.
"Calon kepala daerah harus mampu memastikan ekonomi kerakyatan bisa tumbuh, artinya setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat secara berkelanjutan harus dapat terserap pasar," beber Rully.
Dia menambahkan, tugas seorang calon kepala daerah yaitu membangun strategi atau sistem tata niaga yang menjamin perekonomian masyarakat dapat berjalan.
"Program-program kepala daerah harus bisa mencegah pertumbuhan inflasi dengan program hilirisasi untuk suplai kebutuhan pasar. Misalnya jika harga pakan ternak tinggi, pemerintah bisa melakukan program penanaman jagung, sehingga bisa menguntungkan peternak maupun petani," ujarnya memberi usulan.
Rully juga mengungkapkan bahwa calon kepala daerah harus dapat memperhatikan permasalahan inflasi perekonomian daerah dari hilir ke hulu.
"Kebijakan hilirisasi tersebut membutuhkan sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, itulah yang menjadi PR para pemimpin daerah," ujarnya.
