KLHK: FOLU mampu serap emisi GRK sebesar 60 persen

"Atas dasar itulah, KLHK menerapkan program Indonesia's  FOLU Net Sink 2030 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri LHK No 168 Tahun 2022. Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan komitmen Indonesia untuk mencapai tingkat emisi GRK 140 juta ton CO2e pada tahun 2030," jelas dia di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu.

Program itu, kata dia, masif disosialisasikan ke seluruh provinsi sebagai upaya percepatan penurunan emisi GRK sesuai target nasional.

"Sampai saat ini telah ditetapkan 28 Dokumen Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, enam provinsi masih dalam penyusunan dan kita harapkan Provinsi Papua Barat Daya akan segera melakukan akselerasi dalam penetapan target-target aksi mitigasi untuk menurunkan emisi GRK di Provinsi Papua Barat Daya," ucap dia.

Menurut dia, sosialisasi program Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Papua Barat Daya merupakan salah satu upaya membangun kolaborasi di tingkat daerah untuk menyusun secara detail target dan aksi mitigasi GRK di tingkat subnasional.

Terdapat lima target sebagai pengemisi GRK yakni sektor energy, waste, industrial processes and production use (IPPU), agriculture, dan FOLU.

"Sektor FOLU adalah sektor yang paling signifikan karena mampu serap emisi GRK sebesar 60 persen," beber dia.

Dia pun berharap dengan adanya sosialisasi ini nantinya bisa menghasilkan strategi dan langka konkret untuk aksi mitigasi dalam penurunan emisi GRK sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada di Provinsi Papua Barat Daya.

Langkah konkret lain adalah bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun telah membentuk tim kerja Indonesia's FOLU Net Sink 2030 yang terbagi di dalam lima bidang antara lain bidang pengelolaan hutan lestari, peningkatan cadangan karbon, dan konservasi.

"Susunan strategi dan rencana kerja dalam rangka implementasi program Indonesia's Folu Net Sink 2030 pun nantinya berdasar pada lima bidang itu," beber dia.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga sejak ditetapkannya Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Guna mengimplementasikan Rencana Operasional tersebut, maka perlu disusun pendetailan target aksi mitigasi di tingkat subnasional provinsi di seluruh Indonesia.

"Program ini menggunakan empat strategi utama, yaitu mencegah deforestasi, konservasi dan pengelolaan hutan lestari, perlindungan dan restorasi lahan gambut, serta peningkatan serapan karbon dengan 12 rencana operasional," sebutnya.

Dalam agenda pengendalian perubahan iklim tersebut, Provinsi Papua Barat Daya memiliki luas kawasan hutan sebesar 3.431.549 hektare, yang terdiri dari fungsi kawasan konservasi 30,56 persen, hutan lindung 22,31 persen, hutan produksi 17,22 persen, HPK 21,30 persen, HPT 8,61 persen, sedangkan APL 435.516 hektare.