Wasior (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Teluk Wondama, Papua Barat memberikan apresiasi ke pemerintah Kabupaten Teluk Wondama karena realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023 mencapai lebih dari 90 persen.
Ketua DPRD Teluk Wondama Herman Sawasemariay di Wasior, Jumat, mengatakan realisasi pendapatan daerah dituangkan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati terhadap pelaksanaan APBD 2023.
"Untuk itu DPRD menyetujui dan menetapkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang LPJ Bupati terhadap pelaksanaan APBD 2023 menjadi peraturan daerah (Perda)," kata Herman pada sidang paripurna DPRD Teluk Wondama.
Ia mengatakan, rencana pendapatan daerah tahun anggaran 2023 adalah Rp1,2 triliun dengan realisasi per 31 Desember 2023 adalah Rp1,1 triliun atau sebesar 92,11 persen.
Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 naik sebesar 17,40 persen dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2022 yakni Rp980,4 miliar.
Sementara belanja daerah tahun anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp1,039 triliun lebih dari rencana belanja Rp1,166 triliun atau mencapai 89,09 persen.
Rencana belanja daerah tahun anggaran 2023 juga mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 yang mencapai Rp874,032 miliar.
"Secara umum kami menilai realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 yang mencapai di atas 90 persen menunjukkan serapan APBD sudah cukup maksimal," katanya.
Hal tersebut membuktikan pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 2023 mulai dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan telah berjalan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia mengharapkan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Teluk Wondama dapat ditingkatkan dan semakin berkualitas.
Tidak hanya pada capaian realisasi belanja yang besar tetapi bagaimana pengelolaan APBD memberi dampak yang besar dan nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
"Maka tentunya menjadi tanggung jawab kita semua untuk memastikan keuangan daerah kita dimanfaatkan dengan baik untuk menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi daerah serta masyarakat," ujarnya.
Dalam pendapat akhir gabungan fraksi sebelumnya, Anggota DPRD Robert Gayus Baibaba menyampaikan beberapa catatan khusus untuk menjadi atensi kepala daerah.
Di antaranya meminta adanya alokasi anggaran yang memadai dari dana otonomi khusus (Otsus) untuk pendidikan bagi putera-puteri asli Teluk Wondama.
"Kami mendorong adanya alokasi dana otonomi khusus lebih besar lagi untuk sektor pendidikan terutama untuk membiayai pendidikan bagi putera-puteri asli Teluk Wondama dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi bahkan hingga jenjang S2-S3," ujar Baibaba.
DPRD juga mendorong kepala daerah memberi perhatian khusus terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama di kampung/desa terpencil dan terluar.
"Kami juga mendorong perlu perhatian khusus terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya di kampung-kampung terluar dengan melakukan kolaborasi atau sinergi pembiayaan antara APBD dengan Dana Desa," ujarnya.
