Jakarta (ANTARA) - Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda mengatakan, penguatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi sebagai bagian dari kontrol untuk mencegah praktik penyimpangan atau korupsi dalam pengawasan pemilu.
Menurutnya, kontrol tersebut sebagai bagian reformasi birokrasi demi mewujudkan Bawaslu yang kuat. Hal itu juga guna meningkatkan akuntabilitas Bawaslu dalam mengelola administrasi dan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Salah satu visi Bawaslu yaitu menjadi pengawas pemilu yang terpercaya. Maka, penguatan penerapan SPIP terintegrasi sebagai upaya mencegah potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik kepada Bawaslu," kata Herwyn dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Selain itu, dia berharap Bawaslu tidak hanya sukses dalam melakukan pengawasan pemilu, tapi juga sukses dalam pengelolaan keuangan.
"Kita sukses dalam sisi pengawasan pemilu, kita juga harus sukses dalam pengelolaan keuangan, sebab anggaran yang kita gunakan harus dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Herwyn juga menilai organisasi yang kuat adalah organisasi yang tidak ada penyelewengan keuangan atau penyelewengan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap sekretariat dan pimpinan yang hadir dapat menyusun rencana strategis Bawaslu dengan sebaik mungkin. Harapannya dapat memperbaiki birokrasi dan administrasi di Bawaslu.
Bagja meminta kepala sekretariat (Kasek), koordinator sekretariat (Korsek), dan pimpinan Bawaslu saling koreksi, saling berdiskusi, dan berbagi pengalaman dalam merumuskan masalah dan mencari jalan keluarnya.
"Tahun ini adalah momentum Bawaslu untuk meningkatkan reformasi birokrasi. Oleh sebab itu, teman-teman dapat menyusun rencana strategis yang akan dilakukan Bawaslu," ungkap Bagja.
Sebagai informasi, Sistem pengendalian internal atau biasa disebut Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian di kementerian/lembaga (K/L) dalam menjaga efektifitas dan akuntabilitas keuangan negara.
