Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) menjadi solusi dalam memajukan kampung-kampung di Indonesia.
"Kehadiran TEKAD sebagai bentuk kolaborasi dan stimulasi dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan pengentasan daerah tertinggal. Apa pun kebijakan yang kita lakukan, harus berbasis adat istiadat," kata Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri Rakornas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) di Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Kamis (18/7). Dalam rakornas tersebut ditampilkan capaian program TEKAD yang salah satu lokusnya adalah Kabupaten Jayawijaya.
Seluruh produk ketahanan pangan desa hasil pelaksanaan Demonstrasi Plot (Demplot) Program TEKAD itu dipamerkan dalam sebuah etalase yang dikunjungi oleh Gus Halim didampingi oleh Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai, Project Manager Program TEKAD M Fachri, beserta para bupati se-Papua Pegunungan.
Gus Halim mengapresiasi produk hasil program TEKAD melalui kegiatan Demplot itu. Dia menyatakan bahwa Demplot tersebut merupakan wujud nyata keberhasilan ketahanan pangan desa di Papua Pegunungan yang berbasis kearifan dan potensi lokal.
Ia berharap keberhasilan itu menjadi model untuk pemanfaatan dana desa karena Demplot TEKAD ini dilakukan oleh warga desa didampingi oleh penyuluh teknis, termasuk fasilitator sesuai dengan keragaman potensi pada masing-masing kampung.
Diketahui, program TEKAD dilaksanakan oleh Kemendes PDTT sejak tahun 2020 dan berlokasi di sembilan provinsi dan 25 kabupaten yang terdiri atas 1.110 kampung.
Enam provinsi di antaranya berada di Papua, yaitu Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan yang terdiri atas 16 kabupaten. Lokasi program TEKAD di Papua Pegunungan meliputi dua kabupaten, yakni Yahukimo dan Jayawijaya.
Salah satu tujuan dilaksanakannya program TEKAD adalah untuk mendukung tercapainya tujuan SDGs Desa, yakni masyarakat desa bukan hanya mendapatkan stimulan berupa bantuan, melainkan juga dilengkapi dengan peningkatan kapasitas masyarakat guna membangun kemandirian ekonomi melalui sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendes sebut program TEKAD jadi solusi memajukan kampung-kampung Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri Rakornas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) di Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Kamis (18/7). Dalam rakornas tersebut ditampilkan capaian program TEKAD yang salah satu lokusnya adalah Kabupaten Jayawijaya.
Seluruh produk ketahanan pangan desa hasil pelaksanaan Demonstrasi Plot (Demplot) Program TEKAD itu dipamerkan dalam sebuah etalase yang dikunjungi oleh Gus Halim didampingi oleh Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai, Project Manager Program TEKAD M Fachri, beserta para bupati se-Papua Pegunungan.
Gus Halim mengapresiasi produk hasil program TEKAD melalui kegiatan Demplot itu. Dia menyatakan bahwa Demplot tersebut merupakan wujud nyata keberhasilan ketahanan pangan desa di Papua Pegunungan yang berbasis kearifan dan potensi lokal.
Ia berharap keberhasilan itu menjadi model untuk pemanfaatan dana desa karena Demplot TEKAD ini dilakukan oleh warga desa didampingi oleh penyuluh teknis, termasuk fasilitator sesuai dengan keragaman potensi pada masing-masing kampung.
Diketahui, program TEKAD dilaksanakan oleh Kemendes PDTT sejak tahun 2020 dan berlokasi di sembilan provinsi dan 25 kabupaten yang terdiri atas 1.110 kampung.
Enam provinsi di antaranya berada di Papua, yaitu Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan yang terdiri atas 16 kabupaten. Lokasi program TEKAD di Papua Pegunungan meliputi dua kabupaten, yakni Yahukimo dan Jayawijaya.
Salah satu tujuan dilaksanakannya program TEKAD adalah untuk mendukung tercapainya tujuan SDGs Desa, yakni masyarakat desa bukan hanya mendapatkan stimulan berupa bantuan, melainkan juga dilengkapi dengan peningkatan kapasitas masyarakat guna membangun kemandirian ekonomi melalui sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan.
