Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad di Sorong, Jumat, menjelaskan Pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024 merupakan salah satu tonggak sejarah penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya.
Menurut dia, Pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin lokal, tetapi juga tentang memperkuat nilai-nilai demokrasi dan kedewasaan politik bagi masyarakat kita di Daerah ini.
"Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan persiapan yang matang agar pelaksanaan Pilkada ini berjalan lancar dan baik dalam rangka mewujudkan Pemilu 2024 yang berkualitas," jelas dia usai memberikan sambutan pada kegiatan rakor.
Dia mengatakan, maksud dari kegiatan rakor ini tidak lain adalah untuk mengumpulkan dan menyelaraskan informasi serta strategi dari berbagai pemangku kepentingan terkait kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di Provinsi Papua Barat Daya.
"Jadi ada juga Kapolda Papua Barat memaparkan soal kesiapan strategi pengamanan, ada Ketua KPU pun menyampaikan terkait proses pelaksanaan tahapan Pilkada itu sendiri," katanya.
Menurut dia, sebagai persiapan menuju 27 November 2024 untuk menyalurkan hak pilih maka perlu dilakukan yang namanya sosialisasi masif kepada seluruh masyarakat Papua Barat Daya dalam rangka membangun narasi kedewasaan berdemokrasi.
"Ini penting, jadi bukan hanya demokrasi yang jalan tetapi juga perlu diikuti dengan kedewasaan berdemokrasi dari setiap warga Indonesia khususnya di provinsi ini," ujar dia.
Ini penting menjadi bagian dari tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan baik KPU, Bawaslu, pemerintah, masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk membangun kesadaran kedewasaan berdemokrasi sebagai satu upaya untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas pula.
"Saya harap kepada para bupati dan wali kota, khususnya kepada penjabat tugasnya adalah memfasilitasi, mendukung proses Pilkada itu sukses berjalan," harap dia.
Dia menyebutkan bahwa anggaran Pilkada khususnya bagi daerah otonomi khusus (DOB) bersumber dari APBN. Namun kemudian juga pemerintah daerah tidak lepas tangan terhadap tanggung jawab penyelenggaraan Pilkada di daerah.
"Jadi untuk KPU dan Bawaslu jika ada kebutuhan non Pemilu bisa disampaikan supaya pemerintah mengakomodasi kebutuhan itu," ujar dia.
Selain itu, anggaran Pilkada untuk pengamanan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya pun telah menandatangani NPHD bersama Polda Papua Barat senilai Rp55 miliar. Sementara TNI sedang dalam proses berjalan.
