"Tidak bisa hanya pemerintah sendiri, tapi butuh dukungan dari sektor swasta supaya bersama-sama menggerakkan roda ekonomi," kata Arsjad Rasjid di Manokwari, Kamis.
Menurut dia pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan memiliki peran penting merumuskan regulasi dalam menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dan kondusif bagi seluruh pelaku usaha di Papua Barat.
Ekosistem bisnis inklusif tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi berdampak positif terhadap kondisi sosial masyarakat yang relevan dengan upaya pemerintah mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan.
"Papua Barat punya kekayaan alam yang luar biasa tapi belum dikelola maksimal. Kebijakan dan regulasi yang dibuat pemerintah harus memikirkan kepentingan pasar," ujar dia.
Dia mengatakan hubungan kemitraan pemerintah dan dunia usaha menjadi faktor penting mengakselerasi program pembangunan perekonomian di Papua Barat yang mengedepankan prinsip keadilan.
Hal ini sejalan dengan misi Kadin Indonesia sebagai organisasi payung bagi seluruh kamar dagang dan dunia usaha untuk mendukung pemerintah merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang vital, inklusif, serta berkelanjutan.
"Pembangunan sektor ekonomi harus dilakukan dengan cara bergotong royong, karena dana pemerintah tidak cukup makanya perlu kolaborasi dengan swasta," kata Arsjad Rasjid.
Dia berharap Musyawarah Provinsi (Musprov) V KADIN Papua Barat periode 2024-2029 menghasilkan sosok pemimpin yang mampu mengemban visi misi organisasi dan meningkatkan sinergisitas dengan pemerintah daerah setempat.
Ada sejumlah poin yang menjadi perhatian Kadin Papua Barat yaitu pengembangan infrastruktur produksi bahan bakar mineral karena menyumbang 99,15 persen dari total ekspor tahun 2023 sebanyak 244,49 juta dolar AS.
Kemudian, optimalisasi potensi perkebunan pala yang telah berkontribusi sebesar 20 persen terhadap pendapatan daerah Kabupaten Fakfak, dan mendorong penyebarluasan digitalisasi melalui penggunaan QRIS pada sektor UMKM.
"Kuartal I tahun 2024 transaksi menggunakan QRIS pada segmen UMKM sudah 85 persen atau 671 ribu transaksi. Jadi, pengembangan usaha itu mulai dari sektor mikro, kecil sampai besar," kata Arsjad.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Yacob Fonataba mengakui kemampuan APBD provinsi setelah ada pemekaran daerah otonom baru Papua Barat Daya mengalami penurunan sangat signifikan.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan peran aktif dari sektor swasta dalam mengoptimalkan pengembangan potensi perekonomian pada sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, termasuk UMKM.
"Sesuai arahan pemerintah pusat, pemerintah daerah harus menggandeng swasta supaya bisa mengembangkan sektor-sektor sumber pertumbuhan ekonomi," ucap Fonataba.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kadin: Pengembangan ekonomi kreatif di Papua Barat perlu kolaborasi
