Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) memperkuat strategi pelaksanaan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting melalui penilaian kinerja kabupaten kota di wilayah itu.
Ketua panitia penilaian delapan aksi konvergensi penurunan stunting dari Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Barat Daya, Dian Komalawati di Sorong, Selasa, menjelaskan bahwa sebagai provinsi baru, Papua Barat Daya sudah diamanahkan untuk melaksanakan penilaian kinerja aksi konvergensi stunting.
"Tahun ini merupakan tahun kedua pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting di Papua Barat Daya," kata dia.
Penilaian delapan aksi konvergensi ini melibatkan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah (SUPD) III Direktorat Jendral Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri.
"Penilaian kinerja itu merupakan proses untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten kota sejauh mana pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting," kata Dian Komalawati.
Menurut dia, penilaian ini berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan penurunan stunting dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440.5.7/477/Bangda terkait pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting di daerah sudah harus terlaksana sebelum akhir bulan Mei 2024.
"Tujuan penilaian ini adalah untuk mengukur kinerja, memastikan akuntabilitas kinerja, mengevaluasi kinerja dan mengapresiasi kinerja pemerintah daerah kabupaten kota dalam pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting," kata Dian Komalawati.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya, Naomi Netty Howay, menjelaskan penilaian kinerja ini tentunya ingin memastikan realisasi progres pelaksanaan delapan aksi dari setiap kabupaten kota sehingga itu nantinya menjadi dasar penting untuk menyusun strategi demi pemantapan pelaksanaan delapan aksi konvergensi ke depan.
"Ini penting dilakukan supaya kita mengukur sejauh mana penerapan progres pelaksanaan aksi, dan jika ada persoalan maka perlu diikuti dengan kebijakan strategis," ujar dia.
Menurut dia, semua pihak harus bersinergi dalam menekan angka stunting di Provinsi Papua Barat Daya. "Kami berharap semua unsur di kabupaten kota se-Papua Barat Daya bersama-sama menekan angka stunting," cakapnya.*
