Biak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov ) Papua hingga 2024 telah merealisasikan pembayaran biaya studi pendidikan mahasiswa Program Papua Unggul melalui dana otonomi khusus (Otsus) sebesar Rp90 miliar.
"Dari total Rp117 miliar anggaran pendidikan Papua Unggul sampai saat ini masih tersisa Rp17 miliar yang masih didata," ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Christian Sohilait di Biak, Minggu.
Ia mengatakan, mulai tahun akademik 2024 biaya pendidikan mahasiswa program Papua Unggul dibebankan kepada pemerintah kabupaten/kota.
Menurut dia, sampai 2026 program Papua unggul, lanjut dia, yang telah membiayai kurang lebih 1.000 mahasiswa asli Papua kuliah di berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan di luar negeri.
"Pada 2026 semua mahasiswa peserta program Papua unggul sudah menamatkan studinya dan berakhir programnya," sebut Sohilait menanggapi program Papua Unggul.
Ia mengatakan, pembayaran biaya pendidikan mahasiswa Papua Unggul di luar negeri perlu perhitungan ketat karena menyesuaikan dengan kurs dollar Amerika.
Kesulitan lain dihadapi dalam proses pembayaran biaya studi luar negeri, lanjut dia, harus melalui pihak tertentu yang sudah diberikan kepercayaan perguruan tinggi bersangkutan untuk pelunasan biaya studi.
Sedangkan untuk biaya studi mahasiswa Papua unggul di perguruan tinggi dalam negeri, menurut Sohilait, penyelesaian difasilitasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi.
"Pembayaran biaya studi langsung ke perguruan tinggi bersangkutan lewat tim yang dipercayakan," katanya.
Sohilait menyebut, pada bulan Mei 2024 mahasiswa Papua Unggul didi luar negeri ada yang sudah diwisuda dan pihaknya sudah mendapat undangan.
"Pemprov Papua bersama pemerintah kabupaten/kota terus berupaya menyelesaikan masalah pendidikan Papua Unggul hingga 2026," tegasnya.
