"Penyerapan belanja kementerian/lembaga periode Januari-Februari tahun ini sudah 10,01 persen," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Purwadhi Adhiputranto di Manokwari, Papua Barat, Sabtu.
Dia menjelaskan kinerja serapan belanja tersebut terdiri atas belanja barang RpRp433,71 miliar, belanja pegawai Rp371,34 miliar, belanja modal Rp77,40 miliar, dan belanja bantuan sosial Rp3,78 miliar.
Komponen belanja pegawai ditopang oleh ketepatan waktu pembayaran gaji induk aparatur sipil negara, gaji TNI-Polri, serta pembayaran tunjangan melekat dan tunjangan kinerja aparatur pemerintah.
Selain itu, kata dia, penyelenggaraan Pemilu 2024 oleh KPU dan Bawaslu turut memberikan andil terhadap akselerasi belanja pada awal tahun 2024 di Papua Barat maupun Papua Barat Daya.
"Belanja barang mengalami pertumbuhan 101,71 persen (yoy) jika dibandingkan periode yang sama tahun 2023 dan belanja pegawai tumbuh 18,10 persen (yoy)," ucap Purwadhi.
Purwadhi merinci pada 2024, Kementerian Keuangan mengalokasikan belanja pemerintah pusat yang dilaksanakan 41 kementerian/lembaga dengan 266 satuan kerja di wilayah Papua Barat.
Total pagu belanja kementerian/lembaga tersebut mencapai Rp5,92 triliun yang meliputi belanja pegawai Rp1,61 triliun, belanja barang Rp2,53 triliun, belanja modal Rp1,76 triliun, belanja lainnya Rp24,66 triliun, dan belanja bantuan sosial Rp0,53 miliar.
"Realisasi belanja kementerian/lembaga di Papua Barat sudah Rp554,27 miliar atau 9,35 persen dari total pagu," ujar dia.
Kemudian, sambung Purwadhi, belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada 25 kementerian/lembaga dengan 129 satuan kerja di Papua Barat Daya sebanyak Rp2,92 triliun.
Pagu belanja kementerian/lembaga itu terdiri dari belanja pegawai Rp979,25 miliar, belanja barang Rp1,31 triliun, belanja modal Rp616,43 miliar, dan belanja bantuan sosial Rp6,77 miliar.
"Belanja kementerian/lembaga yang sudah terserap sebanyak Rp331,95 miliar atau 11,36 persen," kata Purwadhi Adhiputranto.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DJPb Papua Barat: Belanja kementerian/lembaga capai Rp886,23 miliar