Gubernur PBD minta MRP bahas seluruh aspek kepentingan warga asli

Sorong (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad meminta kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) dari enam provinsi di tanah Papua untuk membahas segala aspek yang berkaitan dengan hajat hidup orang asli Papua (OAP).

"Jadi selain berbicara soal hak politik orang Papua tetapi aspek lain juga perlu dibahas supaya seluruh kepentingan warga setempat diakomodasi secara baik dan maksimal," ujar Pj Gubernur Papua Barat Daya Musa'ad di Sorong, Jumat.

Sebab, menurut dia, kepentingan orang asli Papua bukan hanya soal politik tetapi juga harus membahas aspek sosial, ekonomi dan budaya yang berkaitan erat dengan hak masyarakat setempat.

Dia memberikan apresiasi kepada MRP yang telah melaksanakan pertemuan dengan melibatkan seluruh MRP se-tanah Papua yang berlangsung di Kota Sorong, Papua Barat Daya pada 28 Maret 2024.

"Ini merupakan awal yang baik bagi seluruh MRP se-tanah Papua, memiliki persepsi dan konsep yang sama bagaimana memperjuangkan kepentingan warga setempat," ungkapnya.

Dia menyebutkan, soal tugas dan fungsi MRP itu adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan tentang calon gubernur dan wakil gubernur, kemudian terhadap rancangan peraturan daerah khusus (raperdasus), terkait dengan persetujuan soal perizinan perusahaan, MRP juga memberikan saran dan konsultasi terhadap partai politik dalam hal seleksi dan rekrutmen.

Karena itu dia berharap kepada MRP supaya memperjuangkan hak-hak orang asli Papua, sehingga apa yang menjadi harapan mereka bisa tercapai secara baik dan maksimal.

"Saya berharap MRP mampu menerjemahkan terminologi MRP dengan lebih bijaksana supaya nanti kemudian tidak meniadakan hak warga setempat," katanya.

MRP sebagai lembaga representasi kultural dan lembaga resmi pemerintah maka sudah saatnya mengakomodasi seluruh kepentingan warga setempat supaya harapan dan cita-cita mereka yang selama ini belum terpenuhi bisa dirasakan.