Manokwari (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere bersama forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) provinsi setempat mendeklarasikan penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari 2024 yang aman, damai, dan tertib sesuai ekspektasi.
Deklarasi pemilu damai yang diselenggarakan di GOR Sanggeng Manokwari, Senin sore, dihadiri Ketua KPU Papua Barat Paskalis Semunya, Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Idie, pimpinan partai politik, pemuka agama, dan berbagai organisasi masyarakat.
Ali Baham mengatakan bahwa pemilu serentak tahun 2024 merupakan bagian dari proses demokrasi untuk memilih calon presiden-wakil presiden, calon anggota senator, dan calon anggota legislatif tingkat nasional hingga daerah.
"Pemilu yang damai membutuhkan kerja bersama dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam menentukan masa depan bangsa," kata Ali Baham.
Ia menjelaskan pemerintah daerah dan TNI-Polri telah berkomitmen menjamin stabilitas keamanan yang kondusif guna menunjang kelancaran pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah Papua Barat.
Pemerintah daerah mengajak para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda untuk berperan aktif mengedukasi masyarakat menjaga situasi keamanan.
"Sekarang sudah masuk masa tenang menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara. Mari kita semua tetap jaga situasi kamtibmas supaya tetap kondusif," tutur Ali Baham.
Penandatangan deklarasi, kata dia, bukan hanya slogan semata melainkan harus diaplikasikan oleh seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas.
Oleh karena itu, pemerintah provinsi terus melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan masyarakat terutama menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara.
"Tentunya ada dinamika yang terjadi, meski demikian pemerintah berharap semuanya masih dalam batasan wajar sehingga tidak mengganggu keamanan," ucap Ali Baham.
Gubernur kemudian mengingatkan agar kontestasi pemilu menempuh jalur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan jika berkeinginan melayangkan protes terhadap hasil pemilu.
Meski demikian, pemerintah daerah berupaya meminimalisasi potensi kecurangan melalui edukasi dan sosialisasi yang masif kepada kontestasi maupun masyarakat umum dalam berbagai kesempatan.
